Investasi Sulteng 2018 ditarget Rp20,3 triliun

Tolitoli, (Antaranews Sulteng) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan target investasi di Sulawesi Tengah selama 2018 sebesar Rp20,3 triliun, turun dibanding 2017 sebanyak Rp21 triliun.

"Targetnya tahun ini lebih kecil dari tahun lalu karena beberapa proyek investasi besar di Sulawesi Tengah telah selesai masa konstruksi dan kini memasuki tahap produksi, khususnya di sektor pertambangan nikel," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng Bunga Elim Somba di Tolitoli, Selasa.

Menurut Elim di sela Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah tingkat Provinsi Sulteng, pada 2017, realisasi investasi mencapai Rp22,5 triliun atau 107 persen dari target yang diberikan BKPM.

Ia berharap, dengan kerja keras semua organisasi pemerintah daerah (OPD) dan para kepala daerah, target investasi 2018 sebesar Rp21 triliun tersebut bisa terealisasi bahkan melampaui.

"Dengan target itu, pertubumbuhan ekonomi daerah diprediksi akan mencapai 7,17 persen, dengan kontribusi tertinggi berasal dari sektor pertanian yakni sebesar 28,92 persen," ujar Elim yang didampingi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPM-P2SP) Sulteng Christina Sandra Tobondo.

Elim Somba juga menyampaikan harapan Gubernur Sulteng Longki Djanggola kepada semua OPD dan bupati/ wali kota yang menjadi ujung tombak dalam urusan penanaman modal agar selalu mendorong investasi pada sektor pertanian karena Sulteng merupakan penghasil komoditi pertanian yang penting di Indonesia.

"Semua pemerintah kabupaten dan kota harus mampu mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk peningkatan daya saing, meningkatkan kapasitas infrastruktur pendukung, membuat regulasi yang memudahkan investor, menjaga keamanan daerah, dan pelayanan yang berkualitas, akuntabel dan efisien," ujarnya.

Gubernur juga meminta para bupati untuk menyerahkan seluruh kewenangan menanatangani perizinan investasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMP-TSP) daerah masing-masing sesuai amanat undang-undang.

Kepada semua kepala daerah, gubernur meminta supaya mempersiapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan online dengan Online Single Submission (OSS).

"Saya juga ingatkan kepada kabupaten/kota yang masih memberlakukan izin gangguan (Ho), serta menarik retribusi dari izin tersebut untuk tidak lagi mensyaratkan iIzin Ho dalam sebuah persyaratan perizinan," kata gubernur dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Rakor tersebut.

Gubernur juga berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan Kepala BKPM yang menjadikan?Sulawesi Tengah sebagai percontohan penerapan Online Single Submission (OSS) untuk tingkat provinsi bersama Kabupaten Purwakarta dan Kota Batam untuk tingkat kabupaten/kota.