Gubernur: alih kelola SMA/SMK jangan dipahami dangkal

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menegaskan alih kelola Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi jangan dipahami secara dangkal oleh para kepala sekolah.

"Ke depan saya tidak ingin mendengar lagi ada keluhan-keluhan dari pemerintah kabupaten/kota yang merasa `dicuekin` di wilayahnya sendiri akibat ulah egois para kepala SMA/SMK yang enggan berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah," katanya saat melantik ratusan pejabat administrator atau pejabat eselon IV lingkup pemerintah Provinsi Sulteng di halaman belakang kantor Gubernur, Jumat.

Menurut gubernur, para kepala sekolah semestinya tetap membuka diri atas masukan-masukan dari pemerintah kabupaten/kota, guna meningkatkan mutu pendidikan di Sulteng, khususnya di kabupaten/kota, dimana SMA /SMK itu berdiri.

Gubernur menyampaikan bahwa alih kelola manajemen SMA/SMK itu, sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, namun pengalihan ini masih menyisakan sejumlah permasalahan bagi daerah.

Ia berharap para kepala tata usaha SMA/SMK dan sekolah model terpadu yang dilantik, selaku ujung tombak manajemen sekolah, segera menerapkan `action` untuk membenahi urusan tata kelola aset dan keuangan di sekolah.

Sehingga dapat berjalan akuntabel dan transparan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil akhir pemeriksaan keuangan Pemprov Sulteng.

Sebelumnya Wakil Bupati Tojo Una-Una Admin Lasimpala dalam kegiatan forum organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sulteng belum lama ini mengeluhkan alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Keluhan itu disampaikan akibat puluhan anak sekolah SMA/SMK di Tojo Unauna yang dikeluarkan pihak sekolah tanpa alasan yang jelas.

"Ini pengakuan orang tua murid, yang datang kepada saya, dan merengek-rengek, anaknya sudah stres di rumah, karena masih mau sekolah, tapi dikeluarkan oleh pihak sekolah tanpa alasan jelas," ungkap Admin.

Bahkan, kata Wabup, kepala sekolah mengeluarkan pernyataan, kalau anak-anak itu kembali ke sekolah itu, maka kepala sekolah yang akan berhenti.

Dengan ditariknya pengelolaan SMA/SMK di tingkat provinsi, seolah-olah sekolah di kabupaten/kota itu lepas dari pengaruh pemerintahan daerah.

"Ini salah besar," kata Admin saat itu, yang mendapat tepuk tangan ratusan peserta forum OPD.

Menurut Admin, seolah-olah kebijakan yang dilakukan para kepala sekolah itu karena jabatan mereka tidak lagi dapat dipengaruhi oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"Ini bahaya, kalau arogansi ini karena pemahaman tidak tepat, ini bisa menghambat peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang salah satu indikatornya adalah pendidikan," ungkap Admin.

Bagi Admin, yang susah dipahami para guru saat ini, antara mendidik dan mengajar. Dimana yang mereka lakukan saat ini, hanyalah sebatas mengajar, tapi aspek mendidik banyak yang dilalaikan.