Pemprov Sulteng gelar rakor pilkada serentak 2018

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Otonomi Daerah (Otda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, di Kota Palu, 9-10 April 2018.

Rakor tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dihadiri oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketua Panwaslu, sekretaris DPRD dan kepala bagian pemerintahan dari 13 kabupaten/kota se-Sulteng, serta kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil).

Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang diwakili Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan, Siti Norma Marjanu saat membuka kegiatan, Senin malam, mengatakan Rakor itu sangat penting dalam rangka penguatan arah kebijakan otonomi daerah.

Ini merupakan agenda penting bagi masyarakat Sulteng, khususnya bagi tiga kabupaten yang akan memilih pemimpin mereka, untuk lima tahun akan datang yakni Kabupaten Parigi Moutong, Morowali dan Donggala.

Selama lima tahun kedepan, kata gubernur, pemimpin yang terpilih akan mengendalikan jalannya pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

"Kita boleh berbangga, proses pembangunan demokrasi di Sulteng selama ini berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap gubernur.

Walaupun penyelenggaran Pilkada telah diamanatkan ke KPU, kata gubernur, namun pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat tetap berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas yang diembannya masing-masing.

Tanggung jawab itu antara lain penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif, serta adanya partisipasi masyarakat agar proses pemilu berlangsung lancar, tertib dan aman serta memiliki legitimasi yang tinggi.

"Saya yakin, segala permasalahan yang muncul menjelang Pilkada serentak, pasti dapat ditangani dengan baik," ujar gubernur.

Menurut dia, penyelenggara pilkada yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi, sehingga dibutuhkan penyelenggaraan pemilu yang profesional serta mempunyai integritas kapabilitas dan akuntabilitas.