Gubernur tegur Kepala OPD yang minta pergeseran anggaran perjalanan dinas

id gubernur,Tepra,tegur

Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, MSi (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov)

Longki: jangan diladeni, jatah yang ada, ya itu saja patokannya.
Palu, 16/4 (Antara) - Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, MSi menegaskan bahwa dirinya dan Sekdaprov tidak akan melayani permintaan pergeseran anggaran perjalanan dinas dari sejumlah kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) karena biaya perjalanan dinasnya sudah melebihi kuota bulanan.

"Tidak boleh diladeni, (jatah perjalanan) yang sudah ada, ya sudah, itu saja patokannya," katanya dengan nada tinggi saat memimpin rapat Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran (TEPRA) 2018 di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin.

Gubernur yang didampingi Sekdprov Moh Hidayat Lamakarate itu memperingatkan Kepala-kepala OPD yang biaya perjalanan dinasnya sudah melebihi alokasi anggaran bulanan sehingga mengajukan pergeseran anggaran perjalanan dalam jumlah besar jelang akhir Triwulan I.

Padahal gubernur sejak awal sudah mewanti-wanti para kepala dinas supaya pos perjalanan dinas diefisiensi dan dipilah mana yang paling prioritas.

Dalam rapat TEPRA itu terungkap ada Kepala OPD yang perjalanan dinasnya sudah lebih dari 10 kali dalam sebulan.

Laporan yang disampaikan Karo Administrasi Pembangunan dan SDA, Sisliandy, dari target realisasi APBD pada bulan Maret yaitu 17 persen, yang mampu direalisasi hanya 9,82 persen atau terjadi deviasi (keterlambatan) 7,18 persen.

Baca juga: Gubernur Sulteng minta OPD lakukan penghematan anggaran

Dilihat dari tingkat realisasi anggaran perangkat daerah, hanya satu OPD yang mencapai `grade` biru atau realisasinya lebih dari target 17 persen, sembilan OPD berada di `grade` hijau, 25 OPD `grade` kuning dan 15 OPD `grade` merah.

Sedangkan anggaran kas belanja langsung Triwulan I yang terealisasi sebanyak 23,6 persen dari total RAK (Realisasi Anggaran Kas).

Perputaran UP (Uang Persediaan) lanjut Karo, belum maksimal karena masih ada keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan dari OPD.

Untuk lelang pengadaan barang dan jasa, dari total 287 paket, yang dikonfirmasi selesai oleh kepala biro baru 59 paket, 76 dalam proses dan sisanya belum terlaksana.

Gubernur mengaku bisa memaklumi bahwa pergeseran beberapa pejabat struktural baru-baru ini turut mempengaruhi capaian serapan anggaran itu.

Olehnya tiap OPD diimbau melakukan penyesuaian supaya tidak ada ada lagi kegiatan yang molor dan penyerapan anggarannya di bawah target yang ditetapkan.

"Saya minta perhatian betul-betul dari pimpinan OPD agar lebih serius, tidak boleh lagi ada alasan-alasan ini-itu," ujarnya.

Soal tingginya deviasi penyerapan anggaran pada Maret, gubernur meminta agar cepat dievaluasi penyebabnya agar tidak terulang pada April sebab semakin besar deviasi maka akan semakin sulit mengejar ketertinggalan, apalagi target realisasi April mencapai 27 persen.

"Bulan Mei nanti, tidak boleh ada deviasi sebesar ini lagi karena batas ideal defiasi adalah 3 persen jadi saya minta dengan sangat ini jadi perhatian," kata gubernur tegas.

 
Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, MSi (tengah) serius membaca laporan realisasi anggaran bulan April 2018 saat memimpin rapat TEPRA, Senin (16/4) (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov)
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar