Warga tolak konservasi suaka marga satwa Santigi

Parigi, (Antaranews Sulteng) - Ratusan warga Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutung, Sulawesi Tengah, berunjukrasa menolak upaya pemerintah pusat menjadikan Tanjung Santigi sebagai kawasan konservasi sumber daya alam suaka marga satwa.

Koordinator aksi atas nama Front Perjuangan Rakyat Bolano (FPRB), Mohammad Zain saat berorasi di depan kantor Camat Bolano, Rabu mengatakan, penetapan kawasan tersebut merupakan ancaman serius bagi para petani dan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan konservasi melalui Surat Keputusan Nomor 99 Menhut 2005 tentang Penunjukan Kawasan BKSDA Suaka Marga Satwa Tanjung Santigi seluas 1.502 hektare.

Zain mengatakan penunjukan kawasan itu menjadi kawasan konservasi oleh pemerintah pusat akan berdampak pada pengalihfungian lahan milik petani di wilayah tersebut.

Dalam orasinya menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan seharusnya menjadi solusi sengketa agraria.

Namun kata dia, hal itu justru menjadi momok menakutkan bagi kaum tani dan masyarakat adat Bolano.

"Skema perhutanan sosial yang dianggap mampu menjadi solusi justru merampas tanah petani dan masyarakat adat," katanya.

Menurutnya, situasi ini membuat para petani akan semakin kehilangan sumber mata pencahariannya.

"Ini juga merupakan bentuk dari tindakan negara yang gagal memberikan kesejatraan bagi rakyatnya, serta terus merampas tanah rakyat untuk kepentingan investasi asing, serta akan menciptakan kemiskinan yang berkepanjangan," ujarnya.

Unjuk rasa yang melibatkan ratusan mayarakat itu menuntut dan mendesak pemerintah agar mencabutan SK nomor 99 yang diterbitkan Menhut pada tahun 2005.

Kemudian, mencabut Perpres 88 tahubn 2017, serta menolak program perhutanan sosial dan reforma agraria Jokowi/JK, serta menolak pelepasan buaya muara di laut kecil oleh BKSDA Sulteng di kawasan konservasi.

Selain itu, massa aksi juga menolak kawasan suaka masra satwa di tanjung santigi, kemudian hentikan intimidsi dan politik adudomba BKSDA serta hentikan tanah rakyat di wilayah tersebut.