"Kemungkinan besar (mafia) itu ada, sebab hingga saat ini lagi-lagi elpiji bersubsidi 3kg langka dan mahal," kata Wakil Ketua Kadin Sulteng yang membidangi perdagangan itu di Palu, Rabu.
Ia mengatakan masalah elpiji 3kg hampir tidak pernah selesai. "Ada apa sebenarnya?," tanya Achrul.
Menurut dia, sistem jatah yang selama ini dialokasikan untuk elpiji 3kg tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Di samping itu juga, Hiswana Migas bersama Pertamina yang seharusnya punya peranan besar dalam hal pengawasan dan pendistribusian sampai ke tingkat pangkalan, terkesan seperti tidak jalan.
"Sangat sederhana saja untuk mengatasi persoalan elpiji 3kg karena sesuai aturan dan mekanisme, pendistribusian sampai ke pangakalan pengecer resmi," ujarnya.
Berarti, elpiji tidak boleh dijual di luar pangakalan. Itu sudah sesuai aturan pemerintah, namun elpiji 3kg saat ini banyak dijual di kios-kios denga harga jauh di atas HET, katanya.
"Koq kenapa justru di pangkalan elpiji habis sementara banyak dijual di luar pangkalan," ujarnya dan menambahkan, cukup jelas heran bahwa yang bermain di sini adalah pangkalan dan pengecer
"Ya ini tanggung jawab dari pihak pemerintah setempat untuk pengecer sedangkan pangkalan seharusnya tanggung jawab dari Hiswana Migas dan Pertamina. Kalau masalahnya ada di pangkalan, maka Hiswana Migas dan Pertamina harus tindak tegas pangkalan nakal," kata dia.
Tetapi jika masalahnya di tingkat pengecer, maka tentu pemerintah harus bertindak dengan mencabut izin usahanya mereka.
Selain mereka menjualnya kepada pengecer, juga ada pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Pantauan Antara di sejumlah pangkalan elpiji di Kota Palu, harga elpiji dijual kepada masyarakat Rp18.000/tabung padahal HET hanya Rp16.000/tabung.
Sementara harga elpiji di luar pangakalan di wilayah Kota Palu berkisar antara Rp25.000 s/d Rp36.000/tabung.
