Warga minta cabut izin usaha pangkalan elpiji

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Sejumlah warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah minta pemerintah untuk mencabut izin usaha pangkalan pengecer elpiji yang menjual gas subsidi melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

"Ada banyak pangkalan nakal yang menjual elpiji 3 kg di atas HET, tetapi selama ini mereka tidak ditindak," kata Edi Lamandasa, salah seorang warga di Kelurahan Tatura Selatan.

Ia mengatakan di wilayah itu ada banyak pangkalan dan ada diantaranya yang menjual elpiji 3kg dengan harga Rp18.000/tabung. Padahal HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp16.000/tabung.

Para pemilik pangkalan nakal berkilah bahwa mereka menjual di atas HET, sebab setiap kali mendapat pasokan tabung elpiji, sopir diberikan minuman dan rokok.

Menurut Edi, tindakan pangkalan melanggar aturan dan perlu ditindak tegas karena merugikan masyarakat.

Selain itu, pangkalan juga menjual elpiji subsidi kepada pedagang.

Tidak heran, kata dia, elpiji di pangkalan sudah habis, tetapi di kios-kios cukup banyak, namun harganya sudah naik hingga 100 persen.

Seperti di kawasan Pasar Masomba Palu, pedagang menjual elpiji 3 kg dengan harga Rp35.000/tabung.

Hal senada juga disampaikan Made Suartana. Ia juga meminta pemerintah atau siapa saja yang berwenang untuk mengambil tegas terhadap pangkalan yang menjual diatas HET atau menjual elpiji subsidi kepada pedagang.

Selama ini, pemerintah terkesan tidak serius menangani masalah elpiji 3kg yang banyak dijual diluar pangkalan.Padahal sesuai mekanisme dan aturan, elpiji 3kg hanya dijual di pangakalan dan bukan pengecer.

Tetapi selama ini, justru dipengecer stok elpiji banyak, sementara di pangkalan sudah habis terjual.

Sudah jelas bahwa pangkalan menjual kepada pengecer. "Ya tentu dengan harga diatas HET," kata dia.

Karena itu, dia meminta pemerintah setempat untuk menertibkan pangkalan nakal."Kalau perlu izin pangkalan dicabut saja," pinta Made.

Achrul Udaya, Sekretaris DPD Apindo Sulteng sebelumnya kepada ANTARA mengatakan ada kemungkinan mafia gas elpiji di wilayah Kota Palu.

Makanya, kata dia, elpiji subsidi yang seharusnya hanya dijual pangkalan resmi, kini banyak dijual bebas di tingkat pengecer dengan harga cukup mahal.

Menurut dia, selama ada mafia, persoalan elpiji subsidi tidak akan pernah selesai dan masyarakat terus dirugikan.

Karena itu, pemerintah bersama Hiswana Migas dan Pertamina dan pihak berwajib perlu menyelidiki kemungkinan adanya mafia gas elpiji.

Persoalannya, kata Achrul yang selama ini menjadi masalah adalah gas elpiji subsidi.

Sementara elpiji nonsubsidi tidak pernah ada masalah baik harga maupun ketersediaan di pasaran tetap memadai.