Parigi, (Antaranews Sulteng) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sangat berharap pemerintah pusat bisa mengangkat para tenaga honorer yang telah mengabdi di berbagai instansi selama bertahun-tahun menjadi pegawai negeri sipil.
"Penerimaan PNS tetap ada meskipun pemerintah pusat saat ini masih melakukan moratorium, dan Parigi Moutong sangat-sangat berharap akan hal itu," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Ardi Kadir di Parigi, Rabu.
Ardi menguraikan jika nantinya ada pengangkatan tenaga honorer, tentu berdampak pada administrasi keuangan daerah sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah setempat.
Ia mencontohkan, jika pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengangkat guru sesuai dengan kebutuhan, dalam artian semuanya menjadi pegawai negeri sipil, maka Parigi Moutong membutuhkan sekitar 7.000 guru yang berstatus pegawai negeri sipil.
"Saat ini kami baru memiliki sekitar 3.000-an guru PNS untuk semua jenjang pendidikan," ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan itu.
Ardi memaparkan, dengan jumlah 3.000 guru berstatus pejawai negeri sipil saat ini, lebih besar pembayaran gaji mereka dibanding dengan pegawai negeri sipil non-guru di kabupaten itu.
Konsekwensinya adalah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parigi Moutong membengkak sebesar 50 persen lebih untuk pembayaran gaji para guru, dan itu dianggap oleh pemerintah pusat melanggar aturan perundang-undangan.
"Kami diancam kalau lebih dari 50 persen anggaran untuk beban gaji, maka dianggap kabupaten itu tidak mampu, padahal ini akibat satuan pendidikan yang cukup banyak, dimana SD saja sudah mencapai 423 satuan pendidikan jika dikali 10 sudah empat ribu guru," ujar Ardi.
Pemkab Parigi Moutong berharap honorer diangkat PNS
Ilustrasi (antaranews)
Penerimaan PNS tetap ada meskipun pemerintah pusat saat ini masih melakukan moratorium, dan Parigi Moutong sangat-sangat berharap akan hal itu
