MA menangkan KPU Parigi Moutong terkait sengketa Pilkada

id Parimo,pilkada,sengketa

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, Amelia Idris. (Foto:Antaranews/Moh Ridwan)

Amelia: Putusan ini sudah final dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh
Palu (Antaranews Sulteng) - Mahkama Agung mengabulkan permohonan KPU Parigi Moutong menyangkut sengketa Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten itu yang melibatkan  KPU sebagai pemohon dan pasangan bakal calon Anwar Saing-Asrudin (Annas) sebagai termohon.

     

Ketua KPU Parigi Moutong, Amelia Idris yang dihubungi dari Palu, Kamis mengatakan, berdasarkan putusan pada Selasa (8/5), MA membatalkan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (pembatalan putusan PT TUN) yang memenangkan pasangan Annas sebagai pemohon pada sidang di PT TUN Makassar.

"Kasasi kami masukan melalui PT TUN pada tanggal 24 April 2018 nomor registrasi 296 K/TUN/PILKADA/2018 dengan nomor perkara 25/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS," ungkapnya.

Sengketa Pilkada Parigi Moutong ini terkait putusan KPU yang tidak meloloskan pasangan Annas sebagai kandidat peserta pilkada 2018 dari jalur perseorangan karena jumlah KTP udkungan tidak mencapai syarat minimum.

Baca juga: Sengketa pilkada Parigi Moutong tunggu putusan MA

Untuk menjadi calon bupati/wabub, pasangan Annas seharus memiliki 25.580 dukungan dalam bentuk foto copy KTP, namun mereka hanya mampu mengumpulkan sekitar 19.000.

Pada sidang yang digelar di PT TUN Makasar beberapa waku lalu, PT TUN mengabulkan permohonan penggugat (Annas) untuk seluruhnya, kemudian memerintahkan KPU sebagai tergugat mencabut keputusan nomor 41/PY.03.2-Kpt/7208/KPU-kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 tentang penetapan pasangan calon perseorangan pascaputusan Panwaslu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Bupati Parigi Moutong 2018.

 Amelia menjelakan, amar putusan kasasi di Mahkama Agung sudah 'incracht' sehingga sifatnya final dan mengikat, sehingga tidak adalagi upaya hukum lain yang bisa ditempuh untuk menggugat putusan tersebut.

"Ini bukan persoalan menang atau kalah, diterimanya kasasi KPU Parimo di MA dengan menguji apa yang telah kami laksanakan sebagai penyelenggara berdasarkan Undang-Undang berlaku langkah yang kami lakukan yakni mengagendakan rapat pleno pascaputusàn MA untuk dipublikasikan," tutur Amelia. 

Baca juga: Panwas Parimo kabulkan sebagian permohonan pasangan Annas
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar