Parigi Moutong tingkatkan pelayanan publik melalui penerapan e-Government

id Parimo,e-government

Parigi Moutong tingkatkan pelayanan publik melalui penerapan e-Government

Penjabat Bupati Parigi Moutong Muhamad Nadir memberikan pengarahan pada sosialisasi proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan XLII Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, di Parigi, Selasa (5/6). (Antaranews Sulteng/Humas Pemda Parimo)

Parigi (Antaranews Sulteng) - Perubahan begitu cepat di zaman milenial dewasa ini dimanfaatkan Pemda Parigi Moutong untuk melalukan berbagai terobosan, salah satunya melalui inovasi penerapan e-government atau tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. 

Penjabat Bupati Parigi Moutong Drs H Muhamad Nadir MSi mengemukakan hal itu ketika membuka sosialisasi proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan XLII Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, di aula lantai dua Kantor Bupati, Selasa (5/6). 

Menurut Nadir, tata kelola pemerintahan yang dilakukan secara manual sudah ketinggalan sehingga diperlukan inovasi yang berbasis pada elektronik.

"Kalau kita pakai manual itu sudah ketinggalan. Saat ini jamannya teknologi,  kita harus bisa menerapkan prinsip E- Goevernment dalam tata kelola Pemerintahan," ujarnya. 

Pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Sulawesi Tengah ini menyarankan untuk memudahkan proses pelayanan, OPD mesti berbenah menerapkan pelayanan yang berbasis elektronik. Misalnya saja dalam proses perencanaan, melalui aplikasi e-planing dan e-bugeting.

"Saat ini di Kementerian Lembaga pusat, bahkan beberapa pemerintah daerah di Indonesia, sudah menerapkan e-government. Semua serba elektronik. Misalnya program perencanaan kalau kita input secara manual, sistem tidak mau lagi menerima. Ini sangat mempermudah pelayanan," katanya. 

Almunus IPDN angakatan 1988 itu menyatakan mendukung penuh gagasan proyek perubahan yang dilakukan oleh tiga orang kesubbag di Bagian Humas. 

Dia meminta Kabag Humas selaku mentor mendukung proyek perubahan tersebut karena akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan efektifitas organisasi. 

"Jadi syarat menduduki jabatan eselon itu dilakukan dengan cara diklatpim. Sehingga tidak perlu lagi menempatkan seseorang di jabatan tertentu karena faktor keluarga. Itu zaman dulu. Keluarga boleh tapi sesuai kompetensinya. Kalau tidak kompeten biar keluarga minggir dulu, begitu. Oleh karena itu saya minta Kabag Humas dukung penuh proyek perubahan ini," pintanya. 

Sebelumnya, panitia pelaksana sosialisasi, Jeprin S.Sos MSi yang juga Kasubbag Dokumentasi dan Pelayanan Pers Bagian Humas dalam loporannya mengatakan sosialiasi proyek perubahan itu merupakan salah satu tahapan dari laboratorium kepemimpinan peserta diklat kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan selama dua bulan pada masa 'off class.'

Sosialisasi itu, katanya, bertujuan menyampaikan gagasan inovasi proyek perubahan selanjutnya menjaring dukungan dari para pemangku kepentingan atau stakehoder. 

"Kami berharap melalui sosialisasi ini, proyek perubahan yang kami lakukan bisa memperoleh masukan sekaligus dukungan dari para stakehoder. Sehingga inovasi yang kami buat bermanfaat bagi Daerah dan tentu saja organisasi di Bagian Humas," ujarnya

Proyek perubahan yang disosialisasikan meliputi, sistem pelayanan acara satu pintu berbasis elektronik (sepatu balet) yang digagas Kasubag Protokol dan Perjalanan Astiti H Simpu SE, Klinik KerIsPatih (Keterbukaan Informasi Publik) yang digagas Kasubbag Dokumentasi dan Pelayanan Pers, Jeprin SSos MSi dan Hoot issues public service yang digagas Kasubbag Penerangan dan Publikasi Farid Ali Buraera SE. (Humas Pemda Parimo)