Pasangan Amin prioritaskan pendidikan Parigi Moutong

Parigi,  (Antaranews Sulteng) - Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah nomor 3 Amrullah Almahdali/Yufni Bungkundapu (Amin) berjanji akan menggenjot sektor pendidikan sebagai salah satu program prioritas jika terpilih memimpin kabupaten ini.

Dalam orasi politiknya pada kampanye terbuka yang dihadiri ribuan pendukungnya di lapangan sepak bola Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kamis, pasangan Amin berjanji jika diberi amanah oleh rakyat menjalankan roda pemerintahan akan memberikan beasiswa secara rutin mulai dari jenjang pendidikan SMA hingga perguruan tinggi strata tiga.

Langkah konkret subsidi pendidikan itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun kualitas pendidikan yang bermartabat serta memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Parigi Moutong.

"Beasiswa secara rutin diberikan Rp1 miliar untuk jenjang pendidikan SMA, kemudian Rp1 miliar strata satu hingga strata tiga," ungkap Calon Bupati Amrullah.

Mantan anggota DPRD Sulteng itu menjelaskan, jika kualitas pendikan baik, maka berkesinambungan dengan penurunan angka kemiskinan, demikan sebaliknya jika kualitas pendidikan rendah angka kemiskinan semakin naik.

Kampanye terbuka di penghujung masa kampanye sebelum memasuki minggu tenang pilkada di kabupaten itu, pasangan Amin memaksimalkan waktu bersosialisi meyakinkan rakyat Parigi Moutong mencoblos mereka pada 27 Juni 2018.

Yufni, Calon Wakil Bupati memaparkan, jika mereka diberi kesempatan memimpin kabupaten tersebut selama lima tahun masa kepemimpinnya nanti pasangan Amin bertekad menciptakan sarjana yang disokong dengan beasiswa sebanyak 25 orang untuk pendidikan lanjutan strata dua dan 25 orang pendidikan strata tiga yang berkualitas.

Hal itu dimaksudkan agar ke depan lulusan-lulusan sarjana terbaik itu bisa menjadi pemimpin untuk membangun Parigi Moutong.

Sedangkan pada sektor kesehatan pasangan nomor urut 3 itu berjanji mengintegrasikan beberapa program nasional, seperti BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan semua masyarakat wajib memiliki kartu tersebut.

Warga miskin penerima KIS menjadi alternatif digunakan untuk pelayanan kesehatan, dan jaminan itu diupayakan hingga pelayanan kelas tiga di rumah sakit secara gratis.

"Membantu APBN ada APBD sebagai dana sharing untuk melayani penerima KIS, sehingga tdak ada lagi warga miskin yang terabaikan tidak mendapat pelayanan kesehatan yang semestinya," ujar Yufni.***