Asusmsi nilai tukar dalam APBN harus realistis

Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Asumsi nilai tukar rupiah seperti yang telah ditetapkan di dalam APBN harus lebih realistis karena patokan yang ada pada saat ini yaitu di kisaran Rp13.700 - Rp14.000 dinilai tidak mencerminkan kondisi terkini.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Abdul Hakam Naja dalam rilis di Jakarta, Selasa, menilai target asumsi nilai tukar rupiah tahun 2019 yang ditetapkan pemerintah di kisaran Rp13.700 - Rp14.000 dianggap tidak realistis.     

Menurut Hakam, nilai tukar rupiah ke depannya masih akan terus tertekan antara lain karena bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed masih akan terus menaikkan suku bungan acuannya.

Untuk itu, ujar politisi PAN itu, target nilai rupiah yang ada pada saat ini dinilai sangat tidak sesuai dengan dinamika perekonomian global sehingga perlu direvisi dan realistis.

Ia mengemukakan bahwa nilai tukar rupiah tahun 2019 lebih tepat berada di asumsi dalam rentang Rp13.700 - Rp14.200.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyarankan agar tahun ini pemerintah menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018, karena beberapa asumsi terkait APBN 2018 sudah banyak yang berubah.

Menurut Misbakhun, bila tidak dilakukan APBN-P, maka akan terjadi langkah penyesuaian yang bakal terlalu jauh dari struktur awal pada praktik pengelolaan APBN Reguler 2018.

Politisi Golkar itu mengingatkan bahwa di dalam APBN juga terkait antara lain berapa subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah dan juga berapa yang ditransfer ke daerah.

Sedangkan Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan DPP PKS Handi Risza menginginkan pemerintah dapat mewaspadai kondisi yang terkait dengan melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh level di sekitar Rp14.400 per dolar AS, masih dalam rentang "manageable" (terkendali), dan pasar tidak perlu panik.

Dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa, Perry mengatakan BI terus melakukan stabilisasi dengan menerapkan intervensi ganda di pasar valas dan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membendung keluarnya modal asing yang mendepresiasi kurs rupiah.  
"Pelemahan rupiah yang sekarang ini masih 'manageable'. Secara tahun berjalan juga 'manageable' sehingga tidak perlu ada kepanikan," ujar dia.

Perry mengatakan Bank Sentral tidak hanya akan mengandalkan dampak dari pengetatan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" yang baru saja dinaikkan 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 29 Juni 2018 lalu.

Namun juga terus meningkatkan intervensi ganda di pasar valas dan SBN, seperti mengoptimalkan frekuensi lelang instrumen "term repo" guna memastikan ketersediaan likuiditas perbankan.

Dia meyakini kenaikan suku bunga acuan BI masih akan ampuh untuk menarik kembali modal asing, termasuk ke pasar SBN dan membuat imbal hasil instrumen keuangan domestik menjadi kompetitif.

Perry menegaskan arah kebijakan moneter BI saat ini akan selalu antisipatif (pre-emptive), selalu lebih dahulu dari tekanan yang timbul (front loading), dan lebih maju dibanding negara-negara "peers" (ahead of the curve).