500 polisi amankan Sekretariat KPU Parigi Moutong

id Parimo,KPU,Polres,rekapitulasi

500 polisi amankan Sekretariat KPU Parigi Moutong

Polisi memeriksa kartu tanda pengenal tamu yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada Parigi Moutong di Sekretariat KPU setempat, Rabu (4/7). (Antaranews Sulteng/Moh. Ridwan)

Parigi (Antaranews Sulteng) - Sebanyak 500 personel Polres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, disiagakan untuk pegamanan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkda 2018 di Sekretariat KPU setempat yang akan berlangsung Kamis (5/7).

Kapolres Parigi Moutong AKBP Sirajuddin Ramly di Parigi Rabu, megatakan pengamanan acara rapat pleno KPU kabupaten itu juga melibatkan aparat TNI.

"Jumlah keseluruhan personel kurang lebih 800 orang yang disiagakan di Sekretariat KPU sebanyak 500 personel sudah termasuk bantuan personel dari Polda Sulteng dan TNI," ungkap Sirajuddin.

Ia memaparkan pengamanan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dengan melibatkan sejumlah kendaraan kendaraan operasional termasuk satu unit mobil `water canon` milik Polres setempat.

Kondisi ini akan berlangsung selama tiga hari mual 4-6 Juli 2018 sesuai jadwal dan tahapan rekapitulasi perolehan suara.

"Tahapan rekapitulasi di tingkat KPU merupakan tahapan yang cukup krusial, oleh pimpinan Polri kami diperintahkan agar melakukan pengamanan secara maksimal," ujarnya.

Sejauh ini, urainya, pascapemungutan suara 27 Juni lalu, situasi Parigi Moutong tetap aman dan kondusif, meskipun sempat terjadi gejolak yang sifatnya insidentil dan bisa teratasi.

"Kalu tahapan rekapitulasi ini aman, tahapan-tahapan lainnya dinilai aman karenan tahapan rekapitulasi adalah penentu," katanya.

Aktivitas di Sektertariat KPU Parigi Mutong tampak berjalan kondusif dan dijaga ketat aparat kepolisian. Pengamamnan dilakukan hingga radius kurang 50 meter dari Sekretariat KPU guna menghindari-hal-hal yang tidak diinginkan.

Sirajudin mengimbau setelah selesai rekapitulasi dan penetapan pemengan pilkada agar masyarakat kembali merajut tali persaudaraan yang mungkin sempat tercabik pada saat momen pilkada.

"Perbedaan sikap dan pilihan politik merupakan hal wajar dan situasi politik itu tidak perlu kita bawah dalam pergaulan sehari-hari, oleh karena itu mari kita berinteraksi seperti biasa tanpa ada selisih karena itu lah sejatinya demokrasi," tutur Sirajuddin.