Palu (Antaranews Sulteng) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palu memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Pemerintah Kota Palu tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah.
"Opini tersebut patut diapresiasi, karena dicapai berkat kerja keras Pemerintah Kota Palu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan DPRD dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah," kata juru bicara Fraksi PKB, Nanang di Palu, Kamis.
Meski demikian, PKB memberikan saran terhadap hasil realisasi pendapatan belanja daerah dan pembiayaan yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sebesar Rp97 miliar lebih.
“Angka ini cukup besar, semoga ke depan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih meminimalkan lagi serapan anggaran ini, untuk dimanfaatkan pada program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah,” harap Nanang.
Sebelumnya pada, Rabu (4/7), semua fraksi di DPRD Kota Palu, telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2017.
Ketua Fraksi PKB, Alimuddin H Alibau menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi fraksi PKB untuk menolak Ranperda dimaksud karena anggaran yang dipertanggungjawabkan itu sudah digunakan dan telah sesuai.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, H. Basmin H. Karim, mengatakan, Pertanggung Jawaban APBD tersebut masih berbentuk Ranperda yang akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus), sehingga tidak ada alasan bagi fraksi-fraksi untuk menolaknya.
Fraksi PKB apresiasi opini WTP Pemkot Palu
Legislator DPRD Palu, H. Nanang (kanan). (www.antarasulteng.com/Istimewa)
