KPU tetapkan pemenang tanpa ada gugatan

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berakhir tanpa ada gugatan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati ?yang merasa keberatan.

"Kami telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan pemenang. Tanpa ada gugatan," kata Wahyudin Abd Wahid, Kamis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Taslim-Najamuddin sebagai pemenang pilkada, dengan perolehan suara 26.325 pada Selasa (10/7).

Wahyudin membenarkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Morowali berlangsung tanpa ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. ??

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR-RI Ahmad M Ali mengemukakan pesta demokrasi yang berlangsung tanpa ada gugatan menjadi suatu kebanggaan yang patut di apresiasi.?

"Tidak adanya gugatan, mencerminkan bahwa demokrasi di Morowali mulai meningkat," ucap Ahmad M Ali.

Ia mengaku bahwa ketika pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni, dirinya berada di kampung halamannya Desa Wosu Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali.

Saat itu, urai dia, hujan mengguyur Kabupaten Morowali sangat deras. Karena itu, ia pesimistis terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

"Namun, ternyata terbalik. Masyarakat Morowali tidak menjadikan hujan sebagai halangan untuk menyalurkan hak pilih. Karena itu, partisipasi masyarakat meningkat," ujar Ahmad M Ali.

Bendahara Umu DPP Nasdem itu menilai, dari tiga kabupaten di Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan pilkada. Kabupaten Morowali berjalan tanpa ada kekacauan, saling hujat, saling menyebar ujaran kebencian dan provokasi yang dapat menghambat proses pesta demokrasi itu.

"Tidak ada kandidat yang saling menghujat, saling menjelekkan, saling fitnah. Tidak ada di Morowali. Olehnya, hal ini perlu di apresiasi," ujarnya.

Ia mengutarakan perdamaian dan ketenteraman yang terjadi selama proses pilkada, tidak terlepas dari peran penyelenggara pemilu, pemerintah, kepolisian dan TNI, serta partai politik, tokoh agama dan adat, termasuk seluruh komponen masyarakat.

"Hal itu juga menandakan bahwa masyarakat telah mengenyam pendidikan politik yang baik, sehingga tidak mudah terprovokasi. Ini tidak terlepas dari peran KPU dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, parpol dan masyarakat itu sendiri," sebut Ahmad M Ali.