Palu (Antaranews Suteng) - Dewan Adat Kota Palu menyatakan sikap menolak adanya gerakan Ganti Presiden seperti yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #2019 Ganti Presiden.
Penyataan sikap itu dibacakan oleh Ketua Dewan Adat Palu Moh. Rum Parampasi didampingi Wakil Ketua Dewan Adat Kota Dr. Timudin dan 15 ketua adat keluarahan se-Kota Palu, di Baruga Lapangan Vatulemo Palu, Selasa.
"Tabe, kami dari lembaga adat di lingkungan Kota Palu, dengan adanya informasi di media sosial tentang gerakan #2019 Ganti Presiden, demi menjaga toleransi, kekeluargaan dan kegotong royongan serta kenyamanan adat, hari ini telah menyatakan sikap menolak gerakan itu," kata Rum.
Dewan Adat Palu menyatakan tidak menolelir segala bentuk gerakan #2019 Ganti Presiden yang dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban dan kekeluargaan di wilayah Kota Palu.
Lembaga adat mengharapkan kepada aparat keamanan untuk tidak menolelir gerakan apapun yang dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan di Kota Palu.
Lembaga adat, akan memberikan sanksi adat kepada To Salah (melanggar aturan adat) berupa sala lama, salah baba, sala mbivi, dan ombo guna memberikan efek jera kepada pelaku.
"Demikian pernyataan sikap ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Masintuvu Kita Maroso Morambanga Kita Marisi (Bersatu kita kuat dan bersama-sama kita kokoh), Songgompoasi," jelas Rum.
Berita Terkait
Dubes Iran di PBB: Operasi militer terhadap Israel upaya membela diri
Senin, 15 April 2024 16:48 Wib
Dewan Keamanan Nasional AS nyatakan dukungan terhadap Israel
Minggu, 14 April 2024 11:38 Wib
Presiden Dewan EU sebut negara Eropa siap akui negara Palestina
Sabtu, 23 Maret 2024 15:16 Wib
KPU Sulteng tetapkan jumlah perolehan suara anggota DPD
Senin, 18 Maret 2024 11:15 Wib
Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak
Sabtu, 2 Maret 2024 15:37 Wib
Jepang jadi ketua Dewan Keamanan PBB selama Maret 2024
Sabtu, 2 Maret 2024 10:38 Wib
Aljazair minta pertemuan mendesak DK PBB bahas serangan Israel terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 11:20 Wib
China ajukan proposal reformasi Dewan Keamanan PBB
Jumat, 1 Maret 2024 7:54 Wib