Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman menilai program BBM Satu Harga harus mempertimbangkan kondisi keuangan PT Pertamina (Persero).
Menurut Azam yang dihubungi di Jakarta, Kamis, penugasan tersebut punya tujuan yang baik meski pemerintah seharusnya melakukan perhitungan mendalam.
"Jangan BBM Satu Harga itu disebut baik-baik saja. Tapi, apa cukup uangnya. Itu bagus, tapi konsumsi di Papua juga mungkin tidak besar," tuturnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, wajar jika BUMN seperti Pertamina menanggung penugasan tertentu demi kebutuhan rakyat Tanah Air.
Bahkan ia menyebut BUMN tidak bisa tidak menerima penugasan karena tugasnya adalah menjadi agen pemerintah dalam merealisasikan program negara.
Namun, ia menegaskan BUMN tidak boleh dirugikan oleh beban penugasan karena tidak terkompensasi dengan baik oleh pemerintah.
"Tidak bisa kalau tidak ada penugasan karena rakyat membutuhkan. Jadi pemerintah harus memikirkan, jangan beri tugas tapi tidak dikasih uangnya," tuturnya.
Pertamina pada 2017 mengalami penurunan laba (potential lost) sebesar 19,3 persen dari 3,16 miliar dolar AS pada 2016, turun menjadi 2,55 miliar dolar AS pada 2017.
Penurunan laba tersebut disebabkan karena Pertamina tidak dapat menaikkan harga jual Premium dan Solar di tengah meroketnya harga minyak dunia yang mencapai 74,1 dolar AS per barel.
Dalam waktu hampir bersamaan, kurs rupiah cenderung melemah, sehingga berpotensi membengkakkan biaya operasional, terutama biaya impor BBM.
Legislator: BBM satu harga pertimbangkan keuangan pertamina
Penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) (ANTARA/Rosa Panggabean)
Jangan BBM Satu Harga itu disebut baik-baik saja. Tapi, apa cukup uangnya. Itu bagus, tapi konsumsi di Papua juga mungkin tidak besar
