"Saya tidak terkait. Proyek itu kan dianggarkan dan dilaksanakan dalam APBD Tahun 2015, sedangkan saya jadi bupati tahun 2016," kata Ipe, panggilah akrab Aptripel saat dihubungi melalui telepon genggamnya dari Palu, Jumat.
Ia dimintai tanggapan mengenai pemberitaan sebuah media di Kota Palu yang menyebutkan bahwa Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara akan menjadi tersangka dalam proyek yang bernilai Rp15 miliar itu.
Direskrimsus Polda Sulteng sejak beberapa bulan terakhir ini menangani kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara yang kini mangkrak dan telah dipasangi garis polisi.
Penyidik Polda Sulteng sudah meminta keterangan dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, mantan Sekda dan sejumlah pejabat setempat bahkan dilaporkan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga: Mantan Sekda Morut Jadi Saksi Dugaan Korupsi
Seorang pejabat Polda kepada media mengemukakan dugaannya terdapat miliaran rupiah uang daerah dirugikan dalam proyek ini, mulai dari pengadaan tanah sampai pembangunan fisik yang terbengkalai.
Proyek pembangunan ini awalnya dianggarkan sebesar Rp35 miliar saat Abdul Haris Renggah (almarhum) menjabat sebagai penjabat Bupati Morowali Utara, tetapi karena mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, hanya dialokasikan sebesar Rp15 miliar.
Kontraktor melaksanakan pekerjaannya namun tidak selesai, maka pembayarannya dilakukan sesuai volume saja yakni sekitar Rp15 miliar.
Menurut Ipe, saat menjabat bupati, ia bahkan menghentikan alokasi anggaran pembangunan gedung DPRD tersebut karena melihat hal-hal yang tidak beres dalam pelaksanaannya.
Karena itu, ia pun mendukung Polda Sulteng yang mengusut kasus itu dan dirinya juga telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai wujud komitmennya dalam penegakkan hukum.
"Kalau saya disebutkan akan menjadi tersangka dalam kasus ini, itu berlebihan, bahkan cenderung sebagai tindakan 'pembunuhan karakter'," ujarnya.
