Australia siapkan bantuan penanganan pengungsi gempa lombok

Denpasar,  (Antaranews Sulteng) - Pemerintah Australia menyiapkan pasokan bantuan untuk penanganan para pengungsi korban gempa di Lombok, NTB, untuk membantu meringankan Pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Australia sudah menyediakan pasokan yang secara darurat dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop ketika berkunjung di Annika Linden Center di Denpasar, Senin. 

Dalam kesempatan itu, Julie menyampaikan simpati kepada para korban yang terdampak bencana alam yang mengguncang Lombok dan Bali pada Minggu (5/8) malam. 

Menurut Julie, pihaknya menyiapkan pasokan di antaranya berupa makanan, air dan bantuan lainnya yang disiagakan di Jawa dan sewaktu-waktu dapat didistribusikan apabila dibutuhkan. 

Dia menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih mendata warga negara Australia yang berada di Lombok dan termasuk Kanada, mengingat pihaknya juga menyediakan layanan konsuler bagi negera itu. 

Julie menuturkan hingga saat ini juga belum ada laporan warga negaranya menjadi korban dalam gempa berkekuatan 7 pada Skala Richter itu. 

"Kami juga mendorong warga Australia dan juga warga negara Kanada, karena kami juga memberikan layanan konsular kepada mereka, yang membutuhkan bantuan untuk mengontak staf konjen yang sudah ada di Lombok atau konjen di Bali," ucapnya.

Pemerintah Australia, lanjut dia, juga mengucapkan terima kasih kepada otoritas di Lombok, termasuk kepolisian setempat ketika membantu delegasi dari Negeri Kanguru itu saat gempa terjadi. 

Julie menuturkan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton beserta rombongan berada di Lombok untuk menghadiri pertemuan yang membahas pemberantasan terorisme yang semula dijadwalkan pada Senin ini. 

"Menteri Peter Dutton sedang di Lombok saat gempa dan sudah dievakuasi ke hotel. Saat ini beliau sudah tiba di Bali dengan selamat," ucapnya. 
Ketika gempa terjadi, Menlu Julie mengaku tengah berada di dalam penerbangan dari Surabaya menuju Denpasar, Bali.

Julie Bishop berada di Bali untuk menjadi ketua bersama pertemuan "Bali Process" ke-7 dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi yang dijadwalkan pada Selasa (7/8) di Nusa Dua, Kabupaten Badung. 
Pertemuan itu memembahas isu penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan lintas batas negara.