Legislator: pengelolaan PBBKB harus diefektifkan

Palu, 16/8 (Antara) - Anggota DPRD Sulawesi Tengah  Muh Masykur menilai pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kemdaraan Bermotor (PBBKB) yang saat ini masih  carut marut harus diefektifkan kembali untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Terkait carut marutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), seandainya sumber pendapatan daerah ini tidak carut marut seperti saat ini maka pemerintah provinsi tidak bakal kesulitan dalam menjalankan program-program pemenuhan hak dasar warga dan pengentasan kemiskinan," kata Muh Masykur dalam keterangan tertulisnya terkait carut marut PBBKB, Kamis.

Kata dia, seandainya Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah bertindak sebagai garda terdepan dalam memimpin para subyek dan obyek pajak; produsen/importer, agen dan para pihak baik perorangan dan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengguna akhir Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi, maka bisa dibayangkan pendapatan daerah akan melambung tinggi.

Ia menyarankan Pemprov Sulteng memprioritaskan intensifikasi sumber pendapatan dari PBBKB ini karena PBBKB ini primadona bagi daerah, sayang kalau terus menerus diabaikan hanya karena menganggap apa yang didapatkan selama ini sudah sebegitu adanya dan membiarkan hak daerah ini terus menerus digerus oleh mereka yang sudah dibuat nyaman dengan kondisi ini. 

Menurut dia, saatnya hak daerah Sulteng dikembalikan sebab regulasi daerah cukup tegas di soal ini. Peraturan dan rambu-rambunya sudah konprehensif untuk dijadikan sebagai panduan. Bandulnya ada di gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perhubungan, perkebunan dan peternakan, kehutanan, sebagaimana pengalaman serupa di daerah lain yang juga sudah memulai. 

Ego sektoral antar-OPD hendaknya ditanggalkan. Team work yang solid dan jujur sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini atau jika diperlukan bisa gubernur langsung memimpin operasi tertib pendapatan PBBKB, ujar politisi partai Nasdem ini.

Dalam konteks ini, menurut Masykur,  semangatnya yang mesti disatukan lebih dulu. Sebab ini untuk dan demi menyelamatkan dana PBBKB yang bocor sudah sekian lama maka tegakkan amanah Pergub No. 40 Tahun 2012 seperti semangat yang mendasari lahirnya aturan ini.

Ia meminta agar fungsi kontrol, pengawasan, stok opname pada pengguna akhir digalakkan dan pertemuan  rutin, sosialisasi dengan para agen dan suplier dimaksimalkan, karena permasalahannya ada di dua hal tersebut.