Inflasi Sulteng masuk 'zona merah', BI gelar kampanye makan ikan air tawar

id BI,INFLASI,IKAN

Inflasi Sulteng masuk 'zona merah', BI gelar kampanye makan ikan air tawar

Kepala BI Perwakilan Sulteng Miyono (tengah) berbincang dengan Kadis KP Sulteng Hasanuddin Atjo (kiri) dan Wakil Ketua Bidang Investasi dan Fiskal Kadin Sulteng Jemy Hosan di selam diskusi panel membahas inflasi yang disebabkan tingginya harga ikan segar di Mercure Hotel Palu, Kamis (30/8) (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

Palu (Antaranews Sulteng) - Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah dalam waktu dekat ini akan memulai kampanye gemar makan ikan air tawar sebagai salah satu upaya menekan angka inflasi yang cukup tinggi di daerah ini bahkan telah masuk dalam 'zona merah' secara nasional.

"Insya Allah, bulan September, kami akan memulai kampanye ini dengan menggelar parade makan ikan air tawar di kantor kami," kata Miyono, Kepala BI Perwakilan Sulteng di Palu, Kamis, dalam diskusi panel yang membahas masalah inflasi yang disebabkan oleh tingginya harga ikan segar.

Diskusi yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng di Hotel Mercure Palu ini menghadirkan dua pembicara kunci yakni Kadis KP Sulteng Dr Hasanuddin Atjo dan Kepala BPS Sulteng yang diwakili Indra Prasetyo.

Pemaparan kedua pembicara itu dibahas oleh panel yang terdiri atas enam orang yakni Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulteng Dr Bunga Elim Somba, Kepala Perwakilan BI Sulteng Miyono, Ketua Kadin Sulteng Bidang Fiskal dan Investasi Jemy Hosan, Kepala Karantina Perikanan Sulteng Khoirul, Dosen FE Univerditas Tadulako Palu Dr Eko Joko Lelono dan Kasubdit Pemetaan dan Pemantauan Direktorat Logistik Kementerian KP Ir Wiji Lestari, MP.

Menurut Wiyono, dalam setiap rapat nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sulteng selalu mendapat sorotan karena angka inflasinya cukup tinggi dan masuk dalam 'zona merah.'

Setelah dicek, katanya, ternyata inflasi itu sering sekali dipicu oleh tingginya harga ikan segar, khususnya ikan laut, padahal Sulteng sendiri adalah penghasil ikan laut cukup besar dan juga ikan air tawar hasil budidaya.

Menurut dia, masyarakat Sulteng ternyata lebih suka makan ikan laut ketimbang ikan air tawar, karena itu kenaikan harga ikan laut di pasaran memberikan bobot yang cukup besar dalam pembentukkan inflasi, terutama pada masa-masa paceklik di akhir tahun.

"Ke depan, kita ingin agar masayarakat Sulteng semakin suka makan ikan air tawar, karena itu kami menilai perlu mengadakan kampanye gemar makan ikan air tawar agar segera ada diversifikasi dalam pola konsumsi ikan masyarakat," ujarnya.
 
Ilustrasi (antaranews)


Baca juga: Ikan penyumbang inflasi, antara kesejahteraan dan stabilitas
Baca juga: Pemprov Sulteng perlu berjuang kendalikan inflasi


Kepala Dinas KP Sulteng Dr Hasanuddin Atjo mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, produksi ikan hasil tangkapan di laut mengalami penurunan, namun produksi ikan air tawar meningkat sangat signifikan, sehingga upaya BI melakukan kampanya makan ikan air tawar ini patut didukung.

Ia menyebut bahwa produksi penangkapan ikan di laut turun dari 259.900 ton pada 2013 menjadi 210.140 ton pada 2016 dan pada 2017 turun lagi menjadi 174.000 ton. Sedangkan produksi ikan budidaya naik dari 27.000 ton pada 2013 menjadi 110.800 ton pada  2017.

Terkait penurunan tangkapan ikan laut tersebut, Hasanuddin Atjo mengemukakan bahwa itu terjadi karena banyak produksi nelayan Sulteng sudah tidak didaratkan lagi ke pelabuhan-pelabuhan perikanan setempat tetapi dijual langsung di tengah laut kepada para pembeli dari berbagai daerah.

Sementara itu, Indra Prasetyo yang mewakili Kepala BPS Sulteng mengakui bahwa angka inflasi tahun kalender Sulteng (Januari-Juli 2018) cukup mengkhawatirkan yakni sudah mencapai 3,43 persen dimana penyebab utamanya adalah kenaikan indeks kelompok bahan makanan sebesar 7,06 persen.

"Dari indeks kelompok bahan makanan itu sendiri, sub kelompok ikan segar memberikan kontribusi sebesar 3,92 persen," ujarnya.

Sedangkan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng Dr Bunga Elim Somba mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji untuk menerbitkan SK Gubernur yang melarang penjualan hasil perikanan oleh nelayan di tengah laut.

"Kalau pun menjual di tengah laut, atau menjual ke provinsi lainnya, janganlah semuanya di bawa ke sana, separuhnya harus masuk Sulteng sebagai wujud tanggung jawab karena para nelayan telah menerima banyak bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah," ujarnya.
 
Kepala BI Perwakilan Sulteng Miyono memaparkan masalah inflasi pada diskusi panel membahas inflasi yang disebabkan tingginya harga ikan segar di Mercure Hotel Palu, Kamis (30/8) (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)