Palu (Antaranews Sulteng) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulawesi Tengah membuka kantor darurat karena kantor pelayanan sebelumnya di Jalan Basuki Rahmat terkena dampak gempa 7,4 Skala Richter, Jumat (28/9) petang.
"Cuma 'retak rambut', makanya operasional kantor pindah sementara di rujab (rumah jabatan) Jalan Kijang Raya 13," kata Kepala OJK Perwakilan Sulawesi Tengah Syukri Andi Yunus di Palu, Sabtu.
Dia mengatakan kantor darurat tersebut dibuka untuk kelancaran pelayanan, apalagi pascagempa dan tsunami Palu diperkirakan banyak pengaduan terkait dengan permasalahan perbankan dan perusahaan pembiayaan.
Secara konstruksi bangunan OJK di Jalan Basuki Rahmat, kata Syukri, tidak ada masalah.
"Setelah dilakukan 'assesment', gedung dinyatakan masih layak pakai, namun mengingat gempa susulan frekuensi masih tinggi sehingga pindah untuk sementara," katanya.
Ia mengatakan seluruh karyawan dan pegawai OjK Sulteng selamat dalam peristiwa yang meluluhlantakkan Kota Palu pada 28 September 2018 itu.
Terkait dengna potensi pengaduan dan banyaknya masalah yang timbul terkait dengan pinjaman nasabah, Syukri meminta agar bank melakukan pemetaan atas potensi kredit macet.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan pendataan atas sejumlah masalah keuangan yang muncul pascabencana alam.
"Sedang di data dan ada relaksasi kebijakan, baik dari sisi industri, yaitu bank harus melakukan 'mapping' tingkat potensi macet dan dari sisi debitur yaitu administrasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) ," katanya.
Gempa dan tsunami di Kota Palu telah merusak sejumlah infrastruktur strategis, rumah penduduk, sarana dan prasarana milik pemerintah dan berbagai sektor usaha masyarakat.
Hingga kini belum ada data yang dikeluarkan lembaga berwenang atas kerugian materil atas porak-porandanya Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.***
OJK Sulteng buka kantor darurat pascagempa
Salah seorang melintas di depan kantor OJK Sulteng Jalan Basuki Rahmat, Sabtu. OJK terpaksa membuka kantor darurat di Jalan Kijang Raya pascagempa dan tsunami yang melanda Kota Palu, Sabtu (28/9). (Asyukri)
Sedang di data dan ada relaksasi kebijakan, baik dari sisi industri, yaitu bank harus melakukan 'mapping' tingkat potensi macet dan dari sisi debitur yaitu administrasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)
