PBHR : distribusi bantuan korban gempa-likuifaksi belum merata

id PBHR

Warga berjalan di antara tenda tempat tinggal terpadu bagi pengungsi terdampak gempa di Loli Saluran, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (13/10). Palang Merah Indonesia bekerja sama Bulan Sabit Merah Turki mendirikan 350 tenda tempat tinggal terpadu bagi korban terdampak gempa dan tsunami Palu-Donggala. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/kye/18

Palu, (Antara) - Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, menilai distribusi bantuan untuk korban gempa, likuifaksi dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah, belum merata.

"Kami hampir tiap hari dihubungi oleh sukarelawan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini jadi daerah layanan lembaga kami yang mengeluhkan bahwa mereka masih belum mendapat bantuan, atau kalau pun ada masih sangat minim, misalnya saya baru saja ditelepon oleh warga Desa Guntarano dan Bale yang mengeluhkan soal ketidakadilan distribusi bantuan," kata Direktur Eksekutif PBHR Sulawesi Tengah Harun dalam keterangan tertulis yang di kirim oleh Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulteng Muh Masykur.

Ia mengaku masih banyaknya keluhan warga korban bencana, terkait distribusi bantuan yang tidak merata.

Dia menyebut pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta agar lebih proaktif dan cermat serta bekerja secara lebih terstruktur dan cepat untuk memastikan bahwa warga penyintas benar-benar terpenuhi hak-hak dasarnya.

Jangan ada kesan pemerintah menganggap ini seolah sebagai beban dan hanya kewajiban moral belaka. Kami perlu ingatkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga korban bencana adalah perintah undang-undang, sebagai mana diamanatkan dalam UU 4 Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," kata Harun.

Ia menguraikan dalam Pasal 53 UU tersebut ditegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat meliputi bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian.

"Nah coba kita cek sekarang, bahkan di Kota Palu pun masih banyak warga yang belum mendapat kebutuhan air bersih dan sanitasi apalagi PDAM belum berfungsi, bagaimana dengan warga lain di wilayah yang lebih terpencil. Padahal prioritas bantuan harus diutamakan kepada kelompok yang paling rentan. Kami harapkan agar pemerintah bisa bergerak cepat merespon situasi ini sesuai salah satu asas UU dimaksud yakni cepat dan tepat," tambah Harun.

Menurut dia cukup banyak korban yang jatuh akibat bencana ini, jangan sampai ada korban baru lagi yang jatuh, hanya karena keteledoran dalam penanganan saat masa tanggap darurat ini.

"Yang agak aneh menurut kami adalah setiap hari kita bisa melihat ada puluhan atau mungkin ratusan truk yang masuk ke Kota Palu dengan membawa bantuan, tapi masih saja banyak warga yang tidak tersentuh bantuan," ujarnya.

PBHR Sulteng berharap agar pemerintah bisa bekerja dengan lebih terkoordinasi dan terpadu serta transparan dengan mengedepankan prinsip kemanusian dan keadilan.

Karena yang juga kami sesalkan adalah masih ada keluhan tentang prosedur yang agak birokratis untuk mendapatkan bantuan seperti persyaratan untuk membawa KTP dan kartu keluarga, padahal kita saat dalam situasi darurat. Jadi kami mohon pemerintah harus lebih responsive dan proaktif menjelaskan berbagai persoalan kepada masyarakat, dan semoga semua masyarakat korban bencana bisa mendapat bantuan secara adil," katanya.

 
Pewarta :
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar