Menkeu: komposisi belanja makin produktif

id menkeu,sri mulyani

Menkeu: komposisi belanja makin produktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara pada Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018). Sejumlah menteri memaparkan pencapaian kinerja selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dengan mengangkat tema Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.)

Beberapa sektor mendapatkan belanja yang cukup signifikan, dan bahkan pemerintah memindahkan dari subdisi ke sektor-sektor yang sifatnya lebih produktif

Jakarta,  (Antaranews Sulteng) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan komposisi belanja selama empat tahun kerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menuju ke arah yang semakin produktif.

"Beberapa sektor mendapatkan belanja yang cukup signifikan, dan bahkan pemerintah memindahkan dari subdisi ke sektor-sektor yang sifatnya lebih produktif," kata Sri Mulyani dalam pemaparan kinerja empat tahun Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa belanja untuk subsidi sejak 2015 tetap terjaga, namun belanja untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur meningkat.

Subsidi energi tercatat sebesar Rp341,8 triliun pada 2014 dan kemudian turun menjadi Rp119,1 triliun di 2015. Dalam APBN 2018, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp94,5 triliun.

Di sisi lain, anggaran perlindungan sosial juga terus ditingkatkan terutama pada program-program yang berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Alokasi untuk PKH tercatat sebesar Rp17,3 triliun pada 2018 dengan sasaran 10 juta keluarga miskin. Pada 2014, PKH dialokasikan Rp4,4 triliun bagi 2,8 juta keluarga.

Subsidi pangan, yang pada 2014 sebesar Rp18,2 triliun, secara bertahap mulai 2017 dialihkan menjadi bantuan pangan nontunai supaya lebih tepat sasaran. Alokasi subsidi pangan pada 2018 tercatat sebesar Rp20,8 triliun untuk 15,6 juta penduduk.

Selanjutnya, Program Indonesia Pintar (PIP) dari Rp6,6 triliun untuk 11 juta siswa di 2014 ditingkatkan menjadi Rp11,2 triliun untuk 20,5 juta siswa pada 2018.

Subsidi bunga kredit program juga meningkat dari Rp2,8 triliun pada 2014 menjadi Rp18 triliun pada 2018 dalam bentuk subsidi bunga kredit usaha rakyat bagi UMKM serta subsidi bunga dan bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Artinya namanya sama-sama program sosial, namun kami mengubah dari yang tadinya generik seperti BBM sekarang menjadi ke komoditas," ujar Sri Mulyani. 

Baca juga: Menkeu: target 20 juta wisman perlu dukungan investor
Baca juga: Menkeu: pengurangan impor tidak ganggu momentum pertumbuhan