"Maksud bersahabat dengan gempa yakni mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar terhindar dari bahaya saat gempa terjadi," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan seminar nasional gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Rabu.
Seminar yang digelar Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan DMII di Hotel Citra Mulia Palu itu mengambil thema 'Sebuah pelajaran bagi mitigasi bencana' yang menghadirkan pembicara Dosen dan Peneliti Sesar Palu-Koro Universiats Tadulako Palu Drs. Abdullah, MT, Kabid Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, BMKG DR. Daryono S.Si, M.Si, Kasubbid Evaluasi Geologi Teknik, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian ESDM, Ginda Hasibuan, ST, MT dan Kasie Pengkajian Resiko Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB
"Saya bukan ahli gempa, tsunami atau likuifaksi, tapi menurut para ahli dan berdasarkan pengalaman sebelumnya, daerah kita memang masuk zona merah atau berada di jalur patahan sesar Palu-Koro," sebut gubernur.
Di tempat terpisah, akademis Universitas Tadulako Palu Dr Eko Joko Lelono sependapat dengan ajakan gubernur untuk bersahabat dengan gempa dengan memberi contoh Jepang.
"Jepang itu adalah daerah paling rawan gempa. Gempa di sana bissa mencapai magnitudo 8 pada skala Richter, namun mereka membangun gedung dan rumah-rumah yang ketahanannya bisa mengantisipasi gempa 9 sampai 10 skala Richter," ujarnya.
Karena itu, bila ada gempa besar di Jepang, jarang sekali terdengar kerusakan parah dan masif pada bangunan-bangunan, bahkan gedung-gedung pencakar langit.
Gubernur Longki selanjutnya mengemukakan bahwa untuk mengantisipasi dampak gempa ke depan, perlu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hal itu menjadi topik utama pertemuan gubernur bersama instansi terkait lainnya yang dipimpin Wakil Presiden HM Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (5/11).
Gubernur berharap agar pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah bisa berjalan, maka perlu dipercepat kajian terhadap wilayah wilayah yang berada pada zona merah gema bumi, tsunami dan likuifaksi agar tidak ada lagi pendirian bangunan di sana.
Penelitian ini juga diperlukan karena akan akan ditetapkan lokasi relokasi permukiman sesuai SK Wali Kota Palu dan Bupati Sigi yang prosesnya berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. (Humas Pemprov Sulteng)
