"Salah satu keluhan warga adalah butuh kehadiran aparat pemerintah di tengah-tengah warga. 44 hari di pengungsian mereka belum pernah disentuh langsung oleh aparat pemerintah daerah," kata Anggota DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Masykur terkait upaya pemerintah membangun kesejahteraan pascabencana, Sabtu.
Masykur mendengar keluhan itu saat dirinya turun langsung bertatap muka dan mendengar aspirasi warga korban gempa dan likuifaksi yang mengungsi di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru, Sabtu.
Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulawesi Tengah itu menyebut dimasa transisi darurat ke pemulihan menjadi hal penting untuk fokus pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat pascabencana.
Ia mengaku bahwa warga di daerah itu perlahan-lahan mulai bangkit pascabencana, namun butuh kepastian apa yang mereka kerjakan pascabencana untuk menghidupi keluarga dan rumah tangga, ini butuh respon pemerintah daerah.
Petani misalkan, sebagian besar ladang garapan petani sebagai sumber mata pencarian rusak karena diguncang gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter pada Jumat 28 September 2018 petang.
"Petani maupun warga yang berprofesi sebagai tukang, buruh dan sebagainya butuh kehadiran pemerintah. Mereka butuh kepastian nasib mereka pascabencana," ujar Masykur.
Belum lagi, kata dia, sebagian besar korban belum mendapat hunian. Karena hal mendasar dan mendesak dinanti warga adalah pertama, kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) di areal relokasi yang sudah dicanangkan oleh Pemkab Sigi di atas lahan eks HGU PT Haspam seluas 362 hektare area.
"Kedua, kepastian status lahan milik mereka yang terdampak likuifaksi di Desa Jono Oge. Kalau di kemudian hari jika pemerintah menetapkan kawasan tersebut masuk dalam zona merah tidak bisa lagi dihuni maka paling tidak setiap warga dapat memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan usaha pertanian.
Baca juga: DPR: korban gempa Sulteng masih perlu bantuan
