Korban likuifaksi kesal tidak bisa sampaikan aspirasi ke Wapres

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Warga Kelurahan Petobo, Kota Palu, korban gempa dan likuifaksi kesal karena tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Palu Minggu (11/11).

Mereka dihalangi Pasukan Pengamanan Presiden dan anggota Polisi Pamong Praja setempat saat ingin menyampaikan aspirasi mereka.

Ketua Forum Korban Likuifaksi Petobo Yahdi Basma,  Minggu malam, mengatakan, sejumlah warga korban gempa dan likuifaksi di daerah itu menggelar aksi bentang spanduk bertuliskan "Pak Wapres kami butuh air, air, air.

"Aksi sederhana ini sengaja tanpa  pengeras suara karena memang hanya sekadar ingin bentangkan spanduk agar dapat dibaca oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sedang kunjungan kerja meninjau hunian sementara di Sigi dan Petobo," jelas anggota DPRD Sulteng asal Fraksi Nasdem itu.

Ia memaparkan,  Paspampres meminta warga di pengungsian yang sejak pagi menunggu kedatangan Wapres Jusuf Kalla agar menutup spanduk tersebut karena tidak sesuai dengan standar operasional prosesur  kunjungan kerja Wapres.

"Saat ini kami sangat butuh air bersih, karena memang air bersih di tenda pengungsian sangat kurang. Karena ada sebagian memiliki tandon sehingga terjadi kecemburuan," katanya.

Menurutnya,  situasi itu memicu masalah baru di tengah masyarakat, saat masa tanggap darurat sebelumnya ketersediaan air bersih cukup memadai karena saat itu relawan dan bantuan masih cepat tersalur. 

Yahdi mengatakan,  saat warga sedang menunggu iring-iringan rombongan Wapres, Paspamres dan aparat keamanan berpakaian sipil memaksa warga agar melipat  spanduk tersebut, meski begitu warga tetap membentangkannya. 

Karena warga tetap bersikap keras,  aparat keamanan membentuk barisan dengan tujuan menutup spanduk itu agar tidak terbaca oleh Wapres. 

"Kami menyayangkan sikap tersebut dan meminta pimpinan Paspamres serta Kepala Badan Satpol PP Kota Palu untuk memberi penjelasan menyangkut SOP mana yang dimaksud bahwa spanduk tidak bisa dipasang di titik kunjungan kerja Kepresidenan," pintanya.

Akibat sikap aparat keamanan yang menghalang-halangi aspirasi warga setempat,  Forun Warga Korban Likuifaksi Petobo mendesak pemerintah setempat agar melaksanakan kewajibannya terhadap kebutuhan pokok warga khususnya pemenuhan air bersih.

Selanjutnya, menolak pelaksanaan proyek air bersih dengan metode sumur bor yang saat ini sedang dilaksanakan, kecuali pemerintah segera menyampaikan rekomendasi ilmiah dari otoritas geologi menyangkut kerawanan bencana ditimbulkan dari kegiatan pengeboran tersebut.*