Gubenur Sulteng kucurkan Rp3,6 miliar bantu kecamatan dan kelurahan

id Gubernur,raker camat,bantuan keuangan

Gubenur Sulteng kucurkan Rp3,6 miliar bantu kecamatan dan kelurahan

Gubernur Sulteng Longki Djanggola (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan keuangan untuk peningkatan kinerja di tingka kecamatan dn kelurahan kepada salah seorang camat pada pembukaan Rakor Gubernur dengan para Bupati, wali Kota, Camat dan Lurah se Sulteng di Palu, Senin (12/11) (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov Sulteng)

Gubernur: saya minta semua ASN jaga netralitas pada pilpres dan pileg 2019
Palu (Antaranews Sulteng) - Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola MSI didampingi Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele menyerahkans ecara simbolis bantuan keuangan bernilai total Rp3.675.000.000 kepada kecamatan dan kelurahan se-Sulteng untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bantuan keuangan itu masing-masing untuk Kota Palu Rp396 juta, Kabupaten Donggala Rp294 juta, Poso Rp453 juta, Banggai Rp621 juta, Tolitoli Rp186 juta, Morowali Rp177 juta, Bangkep Rp198 juta, Buol Rp207 juta, Tojo Unauna  Rp252 juta, Parimo Rp375 juta, Sigi Rp225 juta, Banggai Laut Rp123 juta dan Morowali Utara Rp168 juta.

Peyerahan bantuan itu berlangsung pada pembukaan rapat kerja gubernur dengan bupati, wali kota dan camat se-Sulawesi Tengah tahun 2018 di Gedung Polibu Utama Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin.

Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta sebagai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut gubernur,  tahun depan akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif. Untuk itu aparatur sipil negara harus taat pada segala aturan sehingga kedudukannya harus netral.

"Kepada seluruh ASN saya ingatkan untuk menjaga netralitas selama pemilu dan pilpres berlangsung. Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada ASN yang coba-coba menjadi tim sukses,  juru kampanye,  memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tindakan tidak netral lainnya," katanya tegas.

Rapat kerja ini bertujuan memperoleh informasi terkait sejauh mana peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan bantuan maupun fasilitas guna kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres, utamanya dalam hal mewujudkan netralitas ASN dalam pesta demokrasi 2019.

Gubernur juga ingin memperoleh informasi tentang sejauhmana penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan potensi risiko bencana.

Raker ini dihadiri 12 bupati, satu walikota, 13 (kabag pemerintahan kabupaten/kota dan 175 camat. Mereka mendapat pembekalan dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anggota Bawaslu RI, Dirjen Politik Kemendagri, Ketua KPU Sulteng dan Kepala dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng. (Biro Humprov Setprov Sulteng)
 
Para camat sedang mengikuti Raker di Palu, Senin (12/11) (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov Sulteng)