"Meski menghadapi berbagai kendala, namun kami optimistis, seluruh huntara yang dijanjikan akan selesai pada 25 Desember 2018, yakni batas akhir masa tanggap darurat transisi ke pemulihan dan rekonstruksi," kata Arie Setiadi, Kepala Satuan Tugas Tanggap Darurat Kementerian PUPR untuk penanganan bencana alam Sulteng kepada Antara di Palu, Senin.
Manurut Arie yang didampingi Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Komunikasi Rudy Novrianto, ada beberapa kendala mendasar yang menyebabkan pembangunan huntara tidak secepat yang diharapkan antara lain soal penyediaan lahan.
"Lahan yang ditunjukkan kepada kita, ternyata tidak betul-betul steril. Saat kita akan masuk, sudah ada pihak lain yang masuk baik itu dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga donor yang juga ingin membangun huntara," ujar mantan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu.
Kendala lain adalah sulitnya tenaga kerja karena harus mendatangkan dari luar, sementara banyak pekerja yang hendak didatangkan dari luar daerah, pada awal-awalnya enggan datang ke Kota Palu.
Baca juga: Pembangunan huntara di Palu belum capai 30 persen
Baca juga: Pemkab Donggala dinilai lamban bangun huntara pascagempa
Baca juga: BNPB: Sulteng perlu hunian sementara 23.413 kk
"Namun sekarang, seiring dengan kondisi Kota Palu yang semakin pulih, tenaga kerja dari luar semakin mudah diperoleh," katanya lagi.
Kendala lainnya adalah keterbatasan bahan baku seperti baja ringan, seng dan GRC sehingga harus didatangkan dri luar provinsi, sementara kemampuan bongkar muat barang di Pelabuhan Pantoloan sangat terbatas menyusul rusaknya satu dari dua crane pengangkat barang akibat dihantam gempa dan tsunami 28 September 2018.
"Bahan baku terpaksa sebagian dikapalkan menuju Mamuju, Provinsi Sulbar, lalu diangkut lewat darat ke Palu. Ini membutuhkan waktu yang agak lama karena perjalanan darat yang lumayan jauh dan juga biayanya menjadi lebih besar," katanya.
Setelah beberapa pekan ini bekerja membangun huntara, jelas Arie, pihaknya semakin mengetahui bagaimana cara kerja yang efektif dan intensif untuk mengerjakan setiap unit huntara agar bisa segera selesai. Dengan demikian, kita optimistis penyelesaian huntara bisa tepat waktu, katanya.
Ketika ditanya apakah sudah ada huntara yang dibangun Kemengterian PUPR yang sudah dihuni warga, Arie mengatakan belum karena hal itu masih menunggu keputusan dari poemerintah kota/kabupaten setempat yang berwenang menentukan siapa saja yang akan masuk ke huntara di setiap daerah.
