Sulteng peringkat I indeks pembangunan ketenagakerjaan
Sekdaprov Sulteng Hidayat Lamakarate membeirkan sambutan pada tabliq akbar di GOR Kasintuwu Poso, Sabtu (8/9) (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov Sulteng) (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov Sulteng/)
Palu (Antaranews Sulteng) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih peringkat pertama indeks pembangunan ketenagakerjaan (Integra) tahun 2018, untuk provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil.
Penghargaan itu diserahkan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Senin (19/11) yang diterima Sekretaris Provinsi Sulteng Moh Hidayat Lamakarate yang mewakili Gubernur Sulteng Longki Djanggola.
“Penghargaan ini bagian dari menyukseskan visi pembangunan Gubernur Sulteng yakni Sulawesi Tengah maju, mandiri dan berdaya saing," kata Hidayat Lamakarate.
Ia menjelaskan salah satu misi dari pengembangan visi gubernur itu, yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya.
Peringkat kedua dan ketiga, IPK untuk provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil diraih Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.
“Pemerintah akan semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana pun, SDM yang terampil menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menteri Hanif dalam sambutannya pada Penghargaan Integra 2018.
Menaker menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan selama empat tahun terakhir menunjukan kemajuan yang cukup baik.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,26 persen, tingkat pengangguran berada yang rendah yakni 5,34 persen, serta tingkat pekerja yang bekerja sektor formal mencapai 43,16 persen.
Menaker mengatakan tantangan bangsa ini kedepan, adalah untuk memastikan keterampilan tenaga kerja, harus mengikuti perubahan pola kerja masyarakat.
Kedepan, Kemenaker akan melakukan pembinaan keterampilan kerja, yang mengikuti perubahan teknologi, dengan harapan pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut.
Dalam acara ini, ada 19 kategori penghargaan yang diserahkan Kementerian Ketenagakerjaan kepada 13 pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Dalam menentukan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2018, Kementerian Ketenagakerjaan mengukur sembilan Indikator Utama dan 22 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
