F-Nasdem kritisi pemprov terkait rancangan pembangunan pascabencana

id nasdem

F-Nasdem kritisi pemprov terkait rancangan pembangunan pascabencana

Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulawesi Tengah Muh Masykur. (Antaranews Sulteng/istimewa)

Kami mensinyalir ada kesan draft rancangan tersebut sepertinya hendak dipaksakan untuk segera dijadikan `pedoman` dalam proses pemulihan dan pembangunan pascabencana Sulteng
Palu,  (Antaranews Sulteng)  Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem) di DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mengkiritisi pemerintah provinsi (Pemprov) setempat terkait penyusunan dan penetapan rancangan rencana induk pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana di daerah itu.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Muhammad Masykur di Palu, Jumat, mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov Sulteng jangan terburu-buru menetapkan rancangan rencana induk pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana di provinsi ini. 

"Kami mensinyalir ada kesan draft rancangan tersebut sepertinya hendak dipaksakan untuk segera dijadikan `pedoman` dalam proses pemulihan dan pembangunan pascabencana Sulteng," ucapnya.

Menurutnta Pemprov Sulteng perlu memastikan keabsahan dan akurasi data. Baik data korban maupun jumlah kerusakan bangunan milik warga terdampak.

"Terkait data korban, baik jumlah warga meninggal maupun bagi mereka yang sampai saat ini belum ditemukan. Khusus yang kedua ini statusnya belum ada kepastian, apakah dinyatakan meninggal atau hilang," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu.

Karena itu, sehingga negara perlu menentukan status. Sebab ini terkait langsung dengan banyak hal, seperti hak waris dan hak-hak lain korban. 

Sampai saat ini, tegasnya negara melalui pemerintah daerah belum sama sekali merilis berapa sesungguhnya warga di Kelurahan Petobo dan Balaroa yang belum ditemukan. 

"Saya kira ini bukan perkara main-main. Sebab jika hal tersebut tidak dituntaskan maka sama saja pemerintah daerah membiarkan warga masyarakat tidak memiliki kejelasan status," jelasnya.

Selain itu, sebutnya hak warga korban atas rumah hunian juga perlu kepastian. Tidak serta didasarkan atas data sementara tanpa dilakukan verifikasi. Di lapangan pengungsian hal seperti itu yang meresahkan warga.

"Tanpa dukungan data secara akurat maka rancangan rencana induk pemulihan dan pembangunan pascabencana wilayah Sulawesi Tengah tidak sahih," kata Masykur.

Lebih lanjut, menurut dia yang harus dipahami bersama rancangan rencana induk tersebut akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana aksi untuk kerja pemulihan dan pembangunan Palu, Sigi dan Donggala.

Untuk itu, rancangan rencana induk tersebut tidak boleh terkesan kejar tayang, ?karena pemulihan pasca bencana terkhusus bagi para korban menjadi keharusan oleh pemerintah yg diperintahkan oleh undang-undang. 

Oleh karenanya semua pihak dan korban harus tetap dilibatkan dalam penyusunan maupun sosialisasi rancangan rencana induk tersebut. 

Sehingga proses pemulihan dan pembangunan pasca bencana mendapat pengawalan baik dari semua stake holders. Agar para korban gempa, tsunami dan liquifaksi betul-betul ?mendapatkan hak-haknya, ujar Masykur.