Politisi PSI : pembangunan lambat akibat lambannya pemekaran daerah

id PSI

Politisi PSI : pembangunan lambat akibat lambannya pemekaran daerah

Politisi PSI Andika (Antaranews Sulteng/istimewa) (Antaranews Sulteng/istimewa/)

Palu, (ANTARANews Sulteng) - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sulawesi Tengah, Andhika mengemukakan bahwa pembangunan di daerah berjalan lambat karena dampak dari lambannya pemekaran daerah otonomi baru.

"Pembangunan infrastruktur, pemerataan jaringan layanan dasar, dan akses pelayanan publik kurang optimal, karena kita semua lambat menyadari urgensi pemekaran daerah otonomi baru. Padahal itu salah satu jalan untuk membagi beban pembangunan," ucap Andhika, di Palu, Jumat.

Dalam diskusi terbatas dengan sejumlah aktivis LSM di Kota Palu, Andhika mengemukakan pemerataan pembangunan dan penerimaan CPNS di Sulawesi Tengah berjalan lamban, akibat lambatnya pemekaran daerah otonomi baru.

Calon anggota DPR-RI diusung PSI daerah pemilihan Sulteng itu menyebut, jarak antara kabupaten di Sulawesi Tengah ini rata-rata lebih dari 100 kilometer, bahkan ada daerah dengan jumlah penduduk, sementara Kabupaten lain, penduduknya kecil. Otomatis kata dia, beban pembangunan menjadi tidak merata.

"Kita lambat sadar karena terjebak oleh konstalasi politik lokal elit yang ingin membangun `enclave` dan pengaruh politik seperti rumah kaca. Akhirnya daerah dan rakyat jadi korban, lambat merasakan pemerataan pembangunan,"sebut dia.

Bagi dia, masalah infrastruktur misalnya, bila pemekaran daerah otonomi baru dipercepat, maka itu akan meretas jarak administrasi. Sehingga beban pembangunan infrastruktur bisa terbagi.

Tiap kabupaten kata dia, bisa membagi postur APBD nya dengan ruang yang lebih sempit.

Selain itu, menurut dia, pemekaran daerah otonomi baru akan membuka banyak lapangan kerja baru. Terutama anak daerah yang bercita-cita jadi pegawai negeri sipil.

"Katakanlah ada tiga daerah pemekaran daerah otonomi baru, tiap daerah otonomi baru memerlukan sedikitnya 10.000 tenaga kerja, baik PNS maupun sektor jasa. Maka akan ada 30 ribu lapangan kerja yang terbuka," urai mantan peneliti konflik dan sumber daya alam ini.

Dia mengutarakan daerah otonomi baru itu harusnya menjadi ikhtiar bagi semua kalangan dan stakeholder, tidak hanya jadi janji politik setiap pemilu. Tetapi kata dia, sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi provinsi Sulawesi Tengah.

"Luwuk misalnya, sudah layak jadi kotamadya, Poso, dan Tolitoli, Kabupaten baru seperti Tomini, Moutong, Tompotika, dan Lore bersaudara," ucap Andhika.

Baca juga: Pemkab Morowali-IMIP diminta negosiasi saham
 
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar