Donggala, Sulteng, (ANTARANews Sulteng) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah diminta melakukan pendataan kembalih pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) pascabencana gempa dan tsunami di wilayah tersebut.
"KPU sebaiknya melakukan pendataan kembali TPS di daerah-daerah terdampak bencana alam yang menimpa Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala," ujar Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Sulteng Mohammad Hamdin, di Donggala, Rabu.
Menurut Hamdin, KPU sebaiknya membangun TPS di tempat-tempat pengungsian, agar hak pilih masyarakat tetap tersalurkan.
Calon anggota DPRD Donggala itu mendesak KPU untuk memastikan kembali jumlah wajib pilih pascabencana gempa, tsunami, longsor dan banjir menghantam wilayah itu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi kecurangan.
"NasDem sendiri akan memberi perhatian khusus pada dua hal itu. Penataan TPS dan pendataan kembali jumlah wajib pilih di daerah-daerah terdampak," ujar Hamdin.
Menurut dia, pekerjaan itu memang berat, tapi harus dilakukan untuk memastikan terpenuhi hak pilih masyarakat yang masih tinggal di pengungsian dan menghindari kemungkinan terjadi kecurangan pemilu.
Sebelum bencana gempa, tsunami, dan longsor disertai banjir di Donggala, KPU setempat telah menetapkan 868 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2019 mendatang di daerah tersebut.
Penetapan TPS dilakukan dalam rapat pleno KPU Donggala tanggal 25 Agustus 2018.
Sebanyak 868 TPS itu tersebar di enam belas kecamatan se-Kabupaten Donggala dan 167 desa/kelurahan.
Jumlah TPS terbanyak terdapat di Kecamatan Banawa sebanyak 94, kemudian Dampelas 92, Banawa Selatan 74, Sojol 71 TPS, Sirenja 70, Bakaesang 67, dan Riopakava 66 TPS.
Selanjutnya, Kecamatan Sindue 58 TPS, Tanantovea 45, Labuan 42, Sindue Tombusabora 35, Banawa Tengah 34, Sojol Utara 33, Sindue Tobata 32, Balaesang Tanjung 32, dan Pinembani 23 TPS.
Wilayah-wilayah tersebut telah termasuk wilayah yang mudah dijangkau dalam artian dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat dan roda dua, medan tidak terlalu sulit, serta wilayah yang sulit dijangkau yaitu medan yang sangat terjal.
Beberapa wilayah yang sulit dijangkau di Donggala antara lain Kecamatan Pinembani yang terdiri dari 10 desa, Sojol 9 desa, Sirenja 13 desa, Banawa Selatan 19 desa, Balaesang Tanjung 8 desa, Sindue Tombusabora, dan Riopakava.
Sedangkan pemilih dalam daftar rekapitulasi sebanyak 199.195 orang terdiri atas pemilih laki-laki 102.177 orang dan perempuan 97.018 pemilih.
KPU Donggala menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 199.195 jiwa atau sekitar 80-85 persen. Target tersebut meningkat bila dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada Donggala 2018, yaitu 196.072 pemilih atau 77,04 persen sebelum bencana.
Sebelumnya, Bupati Donggala Kasman Lassa yang juga Ketua DPD NasDem Donggala mengemukakan terdapat 104 desa/kelurahan di wilayah yang dipimpinnya terdampak tsunami dan longsor.
Ia mengatakan Donggala tidak terdampak likuifaksi (tanah mencair/tanah bergerak).
Ratusan ribu masyarakat di 104 desa/kelurahan terdampak tsunami dan tanah longsor. Hal itu karena permukiman warga terlalu dekat dengan pesisir pantai dan gunung.
Baca juga: F-Nasdem usul bentuk pansus penanganan pascabencana sulteng
KPU diminta data kembali pemilih dan TPS pascatsunami Donggala
Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad M Ali (kemeja putih) meninjau dan berbincang dengan korban gempa dan tsunami di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. (Antaranews Sulteng/Humas Nasdem Sulteng M Hamdin) (Antaranews Sulteng/Humas Nasdem Sulteng M Hamdin/)
