Gubernur surati Presiden minta utang korban bencana Sulteng dihapus

id Utang ,Pemutihan utang ,Bencana Sulteng,Sulteng

Asisten Administrasi Pemerintahan , Hukum dan Politik Faisal Mang di depan warga dan anggota Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng yang berkumpul di depan Kantor Gubernur Sulteng membacakan surat Gubenur kepada Presiden Jokowi di Palu, Rabu (5/12). (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi)

Palu (Antaranews Sulteng) - Keinginan para korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong agar utang yang dimiliki dihapus atau diputihkan mendapat dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait pemutihan utang bank itu.

Longki meminta agar keinginan korban bencana dapat dipenuhi dan seluruh utang yang dimiliki diputihkan mengingat tidak sedikit korban bencana yang terlilit utang dan tidak sanggup lagi melunasinya disebabkan kehilangan tempat tinggal, sanak saudara bahkan pekerjaan.

"Pemprov dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah telah membuat surat langsung dan dikirim kepada Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 30 November. Perihal surat itu penyampaian aspirasi Forum Debitur Korban Bencana Sulteng yang ditujukan kepada bapak Presiden,” kata Longki melalui Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik Faisal Mang saat di depan warga dan anggota Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng yang berkumpul di depan Kantor Gubernur Sulteng, Rabu siang.

Di depan sekitar seribuan massa yang sudah berkumpul dan menyampaikan aspirasi sejak pagi itu Faisal menyatakan Pemprov Sulteng akan mengawal dan menunggu respon Presiden Jokowi terhadap surat tersebut. Apalagi wacana pemutihan utang warga yang terkena dampak langsung gempa, tsunami dan likuifaksi pernah diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan Menkeu. Kita sudah pernah dengarkan semua. Harapan  masyarakat yang merasakan dampak langsung bencana ini mudah-mudahan mendapat perhatian langsung oleh pemerintah pusat. Kewenangan tersebut berada di tangan bapak presidan,”ujar Faisal.

Dalam surat yang dibacakan dan diperlihatkan Faisal di depan warga dan anggota FPPH , Gubernur Longki Djanggola  meminta Presiden Jokowi agar dapat membantu meringankan  beban masyarakat  dengan memberikan penghapusan utang debitur kepada masyarakat yang terkena dampak langsung bencana di empat wilayah itu.

“Surat ini juga kami tembuskan kepada Menteri Keuangan, menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI,” terang Faisal.

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI) RI Bambang Soesatyo merespon baik dan menyetujui usulan penghapusan utang korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

"Respon Pak Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat baik, ketika saya dan Pak Rusdi Mastura membawa dan menyerahkan proposal penghapusan utang kepadanya," ucap Anggota Komisi VII DPR-RI Ahmad M Ali, dihubungi dari Palu, Senin.

Ahmad M Ali mengaku, ia dan salah satu Fungsionaris DPW Nasdem Sulteng Rusdi Mastura membawa proposal penghapusan utang dan diserahkan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, di ruang kerjanya, Senin.

Bendahara Umum DPP Nasdem itu menyebut, Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo akan menggelar dengar pendapat menghadirkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI.

Namun, rencana itu menunggu elite politik lainnya khususnya anggota Komisi XI yang sedang melakukan tugas kedinasan.
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar