Kabupaten Banggai diharap bangun politknik migas

id PSI,politeknik migas,banggai

Kabupaten Banggai diharap bangun politknik migas

Politisi PSI Andika (Antaranews Sulteng/istimewa) (Antaranews Sulteng/istimewa/)

Palu (Antaranews Sulteng) – Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas di Indonesia, diharapkan dapat membangun dan memiliki politeknik minyak dan gas di daerah itu.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Tengah Andhika mengemukakan rencana pembangunan Politeknik Migas di Kabupaten Banggai perlu diusulkan atau disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. 

"Hari Nusantara ini adalah momentum bagus bagi Bupati Banggai mengusulkan Politekhnik Migas. Apalagi saya dengar acara tahunan itu akan dihadiri oleh  Presiden. Wah itu bagus, dan kita mendukung kalau bupati mengusulkan program yang visioner semacam itu. Saya yakin Presiden akan menyambut baik,” ucap   Andika. 

Ia menilai puncak peringatan Hari Nusantara tingkat nasional yang akan digelar di Kabupaten Banggai pada 13 Desember 2019  adalah momentum  menarik untuk mengusulkan pembangunan Politeknik Migas pada Presiden Joko Widodo. 

Calon Legislatif DPR-RI itu menilai, Jokowi sedang fokus pada pembangunan human capital dalam menyongsong era bonus demografi. 

Karena itu, pembangunan Politeknik Migas dipandang sejalan dengan upaya pembangunan 'human capital'.

Dengan demikian, menurut dia, ide-ide yang visioner semacam pembangunan Politeknik Migas di Banggai akan langsung disahuti, sebab menyangkut masa depan angkatan kerja Kabupaten Banggai di masa depan. 

“Di Kabupaten Banggai itu industri migas mulai dari hulu, hilir hingga aneka produk turunan. Semuanya padat skill dan padat modal. Bila tidak ada tempat belajar, tidak mungkin anak daerah bisa bersaing dengan pekerja terampil siap pakai dari luar,” katanya. 

Dirinya  berharap, rencana Poli Teknik itu betul-betul dibuat master plan secara serius dengan para pihak yang menanamkan investasi.

"Bisa berbagai macam kombinasi, apakah pola CSR, kemitraan ABPN, APBD, atau lewat fasilitasi langsung menteri perindustrian. Pemerintah Kabupaten tinggal siapkan lahan saja,” sebut dia.