Legislator: Uang lelah relawan bencana Pemkot Palu terlalu tinggi

Palu (Antaranews Sulteng) - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menilai uang lelah dan upah buruh yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Palu kepada para relawan bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi sangat tinggi. 



Anggota Komisi A DPRD Palu Rizal menilai uang lelah sebanyak Rp903.500.000 itu cukup besar, mencapai 42 persen dari total dana bantuan bencana yang telah dicairkan/dibelanjakan, bahkan uang lelah ini merupakan komponen paling besar dari beberapa item pos pembiayaan.



"Setahu saya yang namanya relawan itu kan yah orang yang bekerja secara sukarela, tulus dan ikhlas untuk membantu dan menolong pengungsi tanpa pamrih," kata Rizal, Rabu. 



Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palu itu upah untuk buruh pengangkut logistik seperti yang diberitakan tidak masalah. Hanya saja menjadi suatu kejanggalan di hati Rizal jika relawan pun dibayar apalagi dengan total pembayaran yang sebesar itu.



"Tidak masalah sebenarnya kalau relawan dibayar tapi masa sampai sebesar itu . Apalagi dalam laporan penggunaan uang bantuan tanggap darurat bencana yang dikeluarkan melalui Posko Komando Transisi Darurat ke Pemulihan itu, bantuan dari luar untuk Pemerintah Kota Palu itu paling banyak dipakai untuk membayar uang lelah relawan dan upah buruh," ucap Rizal.



Rizal mencontohkan, dalam laporan tersebut bantuan yang diterima senilai Rp5,6 miliar dan yang terpakai senilai Rp2,19 miliar. Dalam rincian laporan itu tertera biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum pengungsi korban bencana hanya Rp98,2 juta.



"Masa uang yang dikeluarkan untuk dapur umum hanya Rp98,2 juta, di situ juga tertera pembelian ATK dan foto kopi Rp2,7 juta, peralatan pengungsi Rp336,4 juta , perbaikan infrastruktur hanya Rp657, 6 juta dan BBM operasional Rp198,2 juta. Sementara uang bantuan itu paling banyak dikeluarkan untuk membayar uang lelah relawan dan upah buruh yakni Rp903 juta lebih," ujar Rizal.



Senada dengan Rizal, anggota Fraksk PDI Perjuangan DPRD Palu Sofyan R Aswin Engka mengaku heran dengan tingginya biaya uang lelah para relawan itu.



Sofyan juga heran kenapa bantuan tersebut paling banyak dikeluarkan untuk membayar uang lelah relawan dan upah buruh ketimbang dapur umum, peralatan pengungsi , perbaikan infrastruktur dan BBM operasional .



Menurut Ketua Komisi C DPRD Palu itu seharusnya sebagian besar bantuan tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi .



"Tapi saya belum mau berkomentar lebih jauh dulu. Saya mau pelajari dulu berapa jumlah relawan yang dibayarkan uang lelahnya dan berapa jumlah buruh yang dibayar upahnya," terang Sofyan.



Baca juga: Pemkot Palu bayar Rp903 juta untuk relawan dan buruh pascabencana

Baca juga: Pemkot Palu yakin data pengungsi akurat

Baca juga: Bantuan ke Pemkot Palu Rp5,6 miliar pascabencana



Sofyan mengaku akan meminta penjelasan Pemerintah Kota Palu soal laporan penggunaan bantuan tanggap darurat bencana dan melihat Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palu soal pengangkatan relawan yang menjadi dasar hukum Pemkot Palu membayar uang lelah mereka.



"Saya akan minta dan lihat dulu SK relawan itu. kita mau lihat berapa banyak relawan yang dibayar dan apakah mereka relawan lokal atau bukan supaya semua jelas dan terang benderang"kata Sofyan.



Sebelumnya Inspektur Inspektorat Kota Palu, Didi Bakran selaku Koordinator Perencanaan dan Pengawasan Keuangan dihubungi Sabtu membenarkan pembayaraan itu karena berdasarkan aturan badan nasional penanggulan bencana (BNPB).



"Bisa dibayarkan kepada orang bekerja ketika bencana," katanya.



Didi menjelaskan pembayaran itu berdasarkan nama-nama yang berada dalam surat keputusan (SK) Wali Kota Palu, baik mereka relawan dari pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di luar tupoksinya, bukan PNS atau honorer hingga TNI.



"Mereka yang bekerja di Posko, bekerja siang dan malam untuk mengatur distribusi logistik," kata Didi.



Dia mengungkapkan para relawan dan buruh itu dibayar sebesar Rp100 ribu per orang per hari