Palu, (Antaranews Sulteng) - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako Palu, Dr Irwan Waris mengatakan penting bagi DPRD Sulawesi Tengah terlibat dalam pengawasan kinerja eksekutif pascagempa, likuifaksi dan tsunami di Kota Palu, Sigi dan Kabupaten Donggala.
"Keberadaan pansus DPRD ini sangat penting. Sudah betul, teman-teman di DPRD Sulteng melakukan antisipatif terhadap penanganan pascabencana oleh eksekutif Pemprov Sulteng," kata Irwan Waris menanggapi penanganan pascagempa, tsunami dan likuifaksi di tiga daerah di Sulteng.
Gempa pada 28 September 2018 berdampak terhadap warga di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala serta sebagian wilayah Parigi Moutong.
Banyak yang menderita luka-luka, patah tulang, kehilangan harta dan benda, kehilangan tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan sanak saudara. Kondisi itu menambah beban derita bagi korban di wilayah itu.
"Mereka harus diurus. Bagaimana pemerintah menyiapkan tempat tinggal mereka, kebutuhan dasar mereka, infrastruktur dan sarana prasarana," katanya.
Bahkan kata Irwan, pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan bagi korban.
"Nah, ini butuh kehadiran pengawasan oleh lembaga legislatif," ujar Irwan.
Menurut Irwan pascabencana perlu sedini mungkin membangun hunian sementara, merelokasi permukiman korban, pembangunan hunian tetap serta menyantuni korban, bukan pekerjaan sederhana.
Hal itu perlu disegerakan, namun harus berbasis kevalidatan atau keakuratan data. sehingga pembangunan kesejahteraan korban pascabencana dapat terealisasi, walaupun perlahan-lahan.
"Kebetulan banyak pihak yang mau membantu kita. Artinya, mungkin ada uang. Karena itu penting DPRD untuk hadir. Negara harus hadir di tengah-tengah korban untuk memulihkan kesejahteraannya," sebut Irwan.
Dia mengemukakan, DPRD tidak harus menunggu eksekutif menyajikan data dan rencana kerja penanganan pascabencana. Melainkan harus jemput bola, bahkan harus turun langsung ke lapangan melihat kondisi korban agar mengetahui dengan jelas apa yang dibutuhkan.
"DPRD harus minta data. Jangan tunggu didatangi, Apalagi DPRD dan eksekutif adalah mitra," ujar dia.
Direktur Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik Untad Palu itu mengatakan bila DPRD hanya menunggu data dan rencana kerja penanganan pascabencana, maka elite politik yang tergabung dalam pansus tersebut berpotensi dikelabui eksekutif dalam penanganan pascabencana tiga wilayah terdampak.
"DPRD harus mendatangi pusat-pusat data itu. Dari data itu DPRD bisa menelusuri apa yang telah dikerja dan apa yang akan di kerja," katanya.
Karena itu kata dia, DPRD juga harus menjadi pemberi solusi kepada eksekutif dalam penanganan pascabencana di Sulteng bila menemui masalah.
Menurutnya eksekutif tidak boleh merasa diawasi, dengan kehadiran pansus pengawasan penanganan pasbencana di tiga daerah itu.
"Kita tidak mau pascabencana timbul masalah-masalah baru, seperti adanya korupsi dan seterusnya," kata Irwan.
Baca juga: Anak korban gempa Watubula butuh bantuan
Baca juga: Transmedia salurkan Rp20 miliar bantuan pendidikan di Sulteng
Akademisi nilai DPRD perlu awasi penanganan pascabencana Sulteng
Irwan Waris (facebook)
