Pakar: harga hunian Jakarta super mahal

id hunian,jakarta

Pakar: harga hunian Jakarta super mahal

Warga berjalan kaki di dekat apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018). Kementerian Keuangan berencana menaikan batas bawah untuk PPN barang mewah (BM) atas rumah dan apartemen dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar serta menurunkan PPh pasal 22-nya untuk pembelian hunian tersebut dari 5 persen menjadi 1 persen sehingga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan di sektor konstruksi akan menjadi meningkat. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.)

Terbatasnya lahan dan rendahnya luas lantai yang boleh dibangun menjadi faktor kunci kurangnya hunian di Jakarta, sehingga harga hunian di ibu kota melambung tinggi bagi seluruh strata ekonomi

Jakarta,  (Antaranews Sulteng) - Pakar  perkotaan dari Jakarta Property Institute (JPI) Mulya Amri mengungkap sejumlah faktor yang membuat harga hunian di Jakarta sangat tak terjangkau.

"Terbatasnya lahan dan rendahnya luas lantai yang boleh dibangun menjadi faktor kunci kurangnya hunian di Jakarta, sehingga harga hunian di ibu kota melambung tinggi bagi seluruh strata ekonomi," kata Mulya dalam rilis, di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa kepadatan Jakarta dipenuhi oleh rumah-rumah tapak yang tersebar dan berimpitan secara horizontal. Dengan demikian pembangunan seperti ini menghabiskan lahan serta membuat harga hunian meroket.

Menurut pakar perkotaan itu, selain itu pengurusan izin yang kompleks dan panjang juga menjadi faktor lain yang membuat hunian di tengah kota menjadi super mahal.

"Berdasarkan studi JPI, pengembang harus menempuh waktu hingga 21 bulan dan mengacu pada 39 peraturan mengenai perizinan gedung untuk membangun gedung di atas delapan lantai dengan luas di atas 5.000 meter persegi di Jakarta," kata pakar yang mengantongi gelar Doktor dari National University of Singapore tersebut.

Suasana proyek pembangunan rumah susun uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (30/11/2018). Program Pemprov DKI Jakarta tersebut pada tahap awal akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 2, Harga per unit untuk tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta yang ditargetkan selesai pada Juli 2019. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.)


Solusinya, kata Mulya, adalah dengan mendorong lebih banyak pembangunan hunian vertikal di pusat kota dan sekitarnya dengan bantuan subsidi guna menyiasati harga tanah yang tinggi.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Jakarta dapat melibatkan perusahaan milik negara atau provinsi dalam mengatasi permasalahan lahan.

"Sebagai contoh, pemerintah dapat membangun rumah susun yang layak bagi calon warga yang berpenghasilan rendah di atas pasar tradisional atau terminal," ungkapnya.

Solusi ini, lanjut dia, dapat ditawarkan kepada BUMD atau BUMN untuk mendapatkan penghasilan tambahan. "Pasar akan mendapatkan peluang bisnis lebih banyak, keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal di kota," katanya.

Untuk mewujudkan usulan-usulan di atas, Mulya menyarankan pemerintah memiliki rencana induk yang lebih visioner. Ia mengatakan bahwa rencana induk Jakarta 2030 yang telah diterbitkan di tahun 2014 tidak memiliki visi spasial jangka panjang dan proyeksinya terlalu konservatif.

Rencana tersebut mengasumsikan peningkatan jumlah penduduk Jakarta hanya 20 persen dari 10 juta menjadi 12 juta pada 2030.*