Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Koordinator Tionghoa Anti Korupsi Lieus Sungkharisma menyatakan pemerintahan Indonesia harus sensitif dan cepat tanggap terkait masalah etnis Uighur yang menurut beberapa pihak mengalami penindasan oleh pemerintah China.
"Jadi kita yang hadir di sini, sebenarnya mengingatkan dan mempertanyakan kebenarannya. Itu di video, fotonya lihat sadis kan. Kalau enggak ada sikap dari pemerintah, itu menyakitkan umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya walaupun saya bukan muslim, kalau soal seperti ini saya konsern. Harus disuarakan, tidak boleh didiamkan," ujar Lius saat ditemui usai menghadiri aksi solidaritas umat islam Uighur, di depan Kedubes China, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat.
Lebih lanjut, Lieus mengharapkan pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk memberikan penjelaskan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya ke publik soal keadaan etnis Uighur di Negeri Tirai Bambu tersebut.
"Kalau perlu meminta PBB untuk melakukan investigasi, itu yang umat Islam, rakyat Indonesia harapkan," ujarnya.
Dirinya yang menegaskan meski bukan seorang muslim, merasa terpanggil untuk mengikuti aksi solidaritas Uighur karena menurutnya aksi tersebut merupakan panggilan jiwa menyuarakan kemanusiaan dan bukan hanya urusan kaum muslim saja.
"Bukan hanya karena agama saya bukan Islam terus saya enggak peduli, salah. Hal seperti ini harus kita suarakan. Selain itu, ini menyangkut kewibawaan negara kita, kalau rakyat merasa ada ketidakadilan harusnya pemerintah sangat cepat. Harusnya pemerintah duluan," tuturnya.
Lieus menegaskan massa tidak benci pada negara China, tetapi menolak atas dugaan semua tindakan-tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
"Kita juga punya sejarah dengan Tiongkok, bahkan dulu ada Cheng Ho yang menurut beberapa sumber adalah seorang muslim. Kita dengan negara RRC-nya dari dulu bersaudara. Tapi sekali lagi bukan kebencian kita kepada negara itu, tapi hal-hal yang melanggar HAM, beragama itu tidak boleh dikekang dan dilarang," ujar Lieus menambahkan.
Massa berkumpul di depan Kedubes China, untuk menuntut sedikitnya enam poin yakni mengutuk keras terhadap pemerintahan Tiongkok/China atas penindasan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, mengecam keras bahwa perbuatan yang dilakukan rezim di China tersebut adalah merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.
Kemudian menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia. mendesak organisasi kerja sama Islam (OKI), PBB dan Komnas HAM RI untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap pemerintah China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka, dan secara khusus meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dapat menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela nasib umat Islam Uighur.
Selain itu, menyerukan kepada Umat Islam sedunia umumnya dan khususnya Umat Islam di Indonesia untuk melakukan gerakan solidaritas dengan menyalurkan bantuan dan pertolongan bagi saudara-saudara muslim Uighur melalui cara yang memungkinkan.
Selanjutnya, mendesar pemerintah RI untuk mendorong pemerintah China agar memberikan kemerdekaan kepada Uighur agah mengusir Dubes China dari Indonesia apabila tidak mau memberikan kemerdekaan pada muslim Uighur.
Baca juga: Yusril desak komisaris tinggi PBB selidiki pelanggaran Ham di Xinjiang
