Palu (Antaranews Sulteng) - Penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU membutuhkan peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pesta demokrasi tahun 2019.
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, masyarakat menjadi garda terdapat dalam pengawasan penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum 2019.
"Bagaimana Bawaslu menjadi bagian strategis dalam pemberian atau peningkatan pendidikan politik dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan kegiatan tahapan pemilu 2019," ucap Ratna Dewi Pettalolo dalam refleksi akhir tahun Bawaslu Sulawesi Tengah, di Palu, Rabu.
Ratna mengungkapkan tidak sedikit yang menjadi objek pengawasan Bawaslu dalam pemilu 2019, dari jumlah partai politik memang tidak ada tambahan tetapi dari sisi jumlah calon anggota legislatif tercatat untuk DPR-RI sebanyak 7.968 orang, DPD, 907 dan DPRD Provinsi se-Indonesia berjumlah 28.367 orang.
"Mengelola ini untuk menjadi kekuatan besar guna menghadirkan pemilu yang berkualitas tentu tidak mudah," sebutnya.
Karena fungsi partai politik untuk menjalankan atau memainkan pendidikan politik di masyarakat juga belum terlaksanakan dengan maksimal.
"Di sisi lain partai politik juga minim respon, ketika penyelenggara pemilu mengundang dalam kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan. Karena itu kepedulian partai politik juga perlu kita dorong," kata dia.
Bawaslu mendesain beberapa kegiatan penting yang dapat menjadi sebuah pilihan strategis dalam pendidikan politik kepada masyarakat untuk partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Hal ini dilakukan Bawaslu Republik Indonesia, karena tingginya pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan pemilu 2019 berlangsung.
Ratna mengutarakan Bawaslu RI dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan pelibatan masyarakat yaitu melakukan kegiatan penolakan terhadap politik uang dan politisasi SARA.
"Gerakan ini kami lakukan secara masif dan melibatkan dan melibatkan kelompok-kelompok lintas agama/iman, kami juga mendesain beberapa buku yang disusun oleh beberapa tokoh lintas iman," ujar dia dalam talkshow itu.
Bawaslu, sebut dia, juga telah menggelar festival lintas iman, jambore lintas iman. Dengan maksud agar pemilu 2019 tidak diwarnai dengan hal-hal yang berbau SARA.
Kegiatan lain yang dilakukan Bawaslu RI sebagai upaya pencegahan yaitu gerakan sejuta relawan, pojok pengawasan pemilu, forum warga, SAka Adyaksa pemilu, KKN tematik pengawasan, go-Bawaslu, forum lintas agama, patroli pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara.
"Ternyata kegiatan patroli pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara, mendapat apresiasi dari KPK. Karena menurut KPK kegiatan ini dapat menghambat beredarnya uang-uang haram menjelang pemungutan suara," sebut dia.
Ketua KPU Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming juga mengakui bahwa tidak muda mewujudkan pemilu yang berkualitas. Masyarakat dan komponen lainnya menjadi harapan dalam partisipasi untuk mengawal pemilu.
"Partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, adat, tokoh perempuan, sebagainya harus terlibat aktiv dalam setiap proses pemilu ini," sebut dia.
Berita Terkait
Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten
Jumat, 29 Maret 2024 5:06 Wib
Bawaslu Sigi lanjutkan pleno dugaan penggelembungan suara
Selasa, 26 Maret 2024 12:50 Wib
Bawaslu Sigi tetapkan KPU tak terbukti langgar pemilu
Senin, 25 Maret 2024 15:51 Wib
KPU Sigi serahkan kesimpulan dugaan penggelembungan suara
Sabtu, 23 Maret 2024 11:31 Wib
Bawaslu RI tindak lanjuti belasan laporan dari rekapitulasi nasional
Kamis, 21 Maret 2024 8:38 Wib
Kejati Sulteng tetapkan seorang pejabat Bawaslu Sulteng tersangka korupsi
Kamis, 21 Maret 2024 3:18 Wib
KPU tetapkan jumlah perolehan suara anggota DPR-RI Sulteng
Selasa, 19 Maret 2024 8:36 Wib
KPU Sigi hadirkan saksi bantah dugaan pelanggaran administrasi
Senin, 18 Maret 2024 21:06 Wib