Menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas harga beras

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir gencar mendorong peningkatan pembangunan sektor pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dan menjaga harga di pasaran tetap stabil serta terkendali.

Keberhasilan program itu, diwujudkan selain setiap tahun produksi pangan meningkat, juga harga pangan, khususnya beras, di tingkat pengecer cukup stabil.

Hal demikian seperti terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk salah satu daerah lumbung pangan di Pulau Sulawesi.

Berbagai program pemerintah pusat dalam rangka menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas harga berjalan dengan baik.

Misalkan, program pengembangan upsus (upaya khusus) padi, jagung dan kedelai yang dinilai berjalan dengan baik di Provinsi Sulteng. Dari tahun ke tahun produksi padi, jagung, dan kedelai cenderung meningkat.

Misalkan saja untuk komoditas beras. Di Sulteng dalam kurun tiga tahun terakhir ini tidak pernah mendatangkan beras dari luar daerah karena produksi petani mencukupi kebutuhan masyarakat.

Bahkan, Sulteng saban tahun mengalami surplus beras rata-rata 300.000 ton.

Pemprov Sulteng bahkan mengharapkan produksi petani bisa surplus hingga mencapai 500.000 ton pada musim panen (MP) 2019.

Dari surplus sebanyak itu, Bulog Sulteng pada 2016 sempat merealissai penyerapan beras petani 33.000 ton dan pada 2017 meningkat menjadi 43.000 ton.

Meski pada 2018 penyerapan menurun dari target 50.000 ton, Bulog Sulteng hanya mampu membeli di bawah 20.000 ton atau tidak sampai setengah dari prognosa yang ditetapkan.

Namun, Sulteng tetap masih mandiri dalam pemenuhan stok beras cadangan pemerintah yang dialokasikan untuk bencana alam, mendukung kegiatan operasi pasar, dan program untuk masyarakat miskin.

Luncurkan

Pemerintah pusat melalui Perum Bulog pada 3 Januari 2019 telah meluncurkan program beras medium masuk ke pasar-pasar tradisional di seluruh Tanah Air.

Peluncuran beras medium untuk program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Sulteng dilakukan Bulog bersama Pemprov Sulteng langsung dari gudang beras Bulog di Kelurahan Tondo, Palu Timur.

Peluncuran program itu dihadiri sejumlah pejabat dinas terkait dan utusan Gubernur Sulteng diwakili Asisten II Sekda Prov Sulteng Bunga Elim Somba, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Arief Latjuba, dan Kepala Perum Bulog Sulteng Khozin, serta pihak Satgas Pangan Polda Sulteng.

Peluncuran beras medium melalui penggelontoran 13 ton beras itu dengan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pengecer Rp8.500/kg.

Beras medium tersebut didistribusikan langsung dari gudang Bulog ke sejumlah pasar tradisional di Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng, yakni Pasar Masomba, Pasar Tavanjuka, Pasar Bambaru, dan Pasar Inpres Manonda.

Beras yang telah digelontorkan Bulog itu dijual oleh para mitra, yakni pedagang pengecer, sesuai standar harga yang telah ditetapkan.

"Harganya tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan," kata Kepala Perum Bulog Sulteng Khozin.

Para pedagang maupun konsumen bisa langsung datang untuk membeli beras medium di gudang Bulog atau melalui pesanan.

Petugas Bulog selanjutnya mengantar beras sampai tempat usaha atau Rumah Pangan Kita (RPK).

Hanya saja, kata Khozin, kalau diantar petugas, harganya tidak sama dengan diambil sendiri secara langsung ke gudang oleh pedagang. Harga pembelian langsung di gudang Rp8.100 per kilogram, sedangkan melalui pesan dan kemudian diantar petugas ke tempat usaha Rp8.300.

Pedagang menjual kepada konsumen dengan harga maksimal Rp8.500 per kilogram. Harga itu sama dengan yang diberlakukan di seluruh daerah.

Khozin menjelaskan ada tiga misi yang disasar dari program dimaksud, yakni untuk menjaga stabilitas harga, intervensi pasar, dan memastikan ketersediaan pasokan beras di tingkat pengecer.

"Kami menjual harga eceran Rp8.500 per kilogram di konsumen akhir," kata Khozin.

Pihak Bulog tidak mempermasalahkan pedagang menjual di atas Rp8.500 asalkan tidak mencapai harga Rp9 ribu per kilogram. Bulog sendiri setiap hari menjual beras eceran kepada konsumen.

Asisten Gubernur Sulteng Elim Somba berharap persoalan beras tidak akan diikut-ikutan dengan urusan politik atau isu beras tidak masuk dalam urusan politik menjelang Pemilu 2019.

Urusan beras, disebut dia, hanya berhubungan dengan dua hal, yakni pasokan dan harga sehingga pemerintah berupaya mengendalikan harga melalui Bulog sebagai institusi yang memiliki tupoksi tentang hal itu.

"Sesuai tugasnya, Bulog mengendalikan harga beras medium. Sementara yang biasanya ribut-ribut itu, ada pada golongan beras premium," kata dia.

Khusus di Sulteng, harga beras relatif stabil karena stok cukup memadai seiring dengan pasokan yang lancar, meski diketahui bersama bahwa pada 28 September 2018 daerah itu dilanda gempa bumi 7,4 Skala Richter disertai tsunami dan likuifaksi di sejumlah wilayah permukiman warga.

Saat awal pascagempa, tsunami, dan likuifaksi, harga beras di pasaran setempat sempat bergerak naik, akan tetapi turun kembali setelah Bulog gencar melalukan operasi pasar dengan mendistribusikan beras ke pasar-pasar tradisional di Palu.

Selain itu, mempercepat proses penyaluran program bantuan sosial berupa beras rastra di empat daerah terdampak bencana, yakni Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Dalam menghadapi 2019, di mana berlangsung pesta demokrasi, berupa pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai langkah antisipasi harga beras supaya tidak bergerak naik, dengan meluncurkan beras medium secara nasional pada 3 Januari 2019.

Menurut dia, langkah ini solusi yang tepat dalam mengantisipasi dan menjaga stok dan harga beras di tingkat pengecer agar tetap stabil dan terkendali, serta upaya pemerintah menekan inflansi.

Mendukung

Sejumlah pedagang di Kota Palu mendukung langkah pemerintah meluncurkan program KPSH beras medium secara nasional di daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah, pada 3 Januari 2019.

"Tidak ada masalah dengan beras medium seharga Rp8.500/kg yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog Sulteng," kata Udin, seorang pedagang beras di Pasar Masomba Palu.

Dengan beras murah yang diluncurkan pemerintah itu, membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, karena bisa menjangkaunya.

Lagi pula, kata dia, beras program KPSH kualitasnya cukup bagus, tidak kalah dengan beras yang dijual di pasaran.

Hal itu terjadi karena selama ini Bulog Sulteng dalam membeli beras petani tidak sembarangan, tetapi sesuai dengan standar mutu dan harga yang ditetapkan pemerintah.

Seorang pedagang beras di Pasar Manonda Palu, Rais, juga menyambut positif dan mendukung program tersebut karena untuk membantu masyarakat, terutama kalangan bawah, agar bisa membeli beras dengan harga relatif murah, yakni Rp8.500/kg.

Di pasar, harga beras medium paling rendah Rp9.000/kg dan harga beras premium Rp12.500/kg.

Dengan adanya beras medium yang digelontorkan Perum Bulog itu, secara otomatis masyarakat menengah ke bawah bisa membelinya sesuai dengan kebutuhan.

Beras program KPSH yang diluncurkan Bulog juga dinilai tidak akan berdampak negatif terhadap harga beras lainnya yang dijual pedagang di pasar-pasar setempat.