BPBD bangun koordinasi instansi terkait tata sungai masuk ke Palu

id sungai

Arsip foto, Batu gajah ditumpuk menjadi tanggul di sepanjang Sungai Palu Desa Kotapulu, Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (23/12/2018). Pembuatan tanggul sungai itu merupakan rangkaian dari pekerjaan normalisasi sungai untuk membendung banjir dan abrasi yang kerap menghanyutkan lahan dan rumah penduduk setempat. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/hp.

Ada studi saya tentang alur-alur alam, dan itu sudah saya presentasikan kepada pihak-pihak pengelola sungai. Tolong pak, bagaimana ini cara mengendalikannya
Palu, (Antaranews Sulteng) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, berupaya membangun koordinasi dengan instansi lainnya terkait penataan, perawatan dan perlindungan sungai yang masuk ke Palu.

"Ada studi saya tentang alur-alur alam, dan itu sudah saya presentasikan kepada pihak-pihak pengelola sungai. Tolong pak, bagaimana ini cara mengendalikannya," ucap Kepala BPBD Palu, Presly Tampubolon di Palu, Senin.

Ia mengemukakan, ada banyak sungai dan anak sungai yang masuk ke Kota Palu. Jumlahnya kurang lebih sekitar 70 sungai dan anak sungai.

Yang aktiv, urai dia dimulai dari wilayah Timur Palu hingga Tawaeli meliputi Sungai Ngia di Kelurahan Petobo, Sungai Palu, Sungai Mamara di Kawatuna, Sungai Pondo Poboya, Sungai Miu di Kelurahan Baiya, dan Sungai Pantoloan.

Kemudian, di wilayah bagian Barat Kota Palu meliputi, Sungai Sombe Lewara, Sungai Silae, dan Sungai di Kelurahan Watusampu.

Sungai-sungai itu, sebut dia harus dipetakkan dan ditangani dengan baik. Namun, akui dia, yang menjadi kendala dimana sungai-sungai sudah kering.

"Persoalannya kalau didalam regulasi, kalau sungai-sungai kering, nah itu yang sulit. Karena dia melebar," sebut dia.

Dirinya mengaku telah menyampaikan kondisi itu kepada pertanahan bahwa, peta-peta sungai tersebut, juga harus menjadi peta sungai yang ditetapkan.

"Misalkan Sungai Pondo, berapa DAS-nya dan berapa daerah tangkapan sungai. Nah ini berapa sebenarnya, dimana patok merahnya," ujar dia.

Dia mengutarakan bila telah ditetapkan dalam bentuk peta, maka hal itu akan diserahkan kepada BWSS untuk melakukan penataan, perbaikan dan seterusnya, karena menjadi kewenangan instansi tersebut.

"Perlu ada ketetapan mengenai daerah aliran sungai, sehingga kita memiliki patok-patok wilayah sungai. Hal ini agar wilayah sungai ?tidak dimanfaatkan oleh masyarakat," sebutnya.

Misalkan, urai dia Sungai Ngia di Petobo yang selalu mengalami perubahan/ lebar sungai terus bertambah. Sementara disisi sungai berbatasan langsung dengan tanah-tanah milik masyarakat.

"Nah ini bagaimana mengembalikannya, lalu bagaimana mengamankan sisi kiri dan kanan sungai akan tidak terus terkikis yang berujung pada melebarnya sungai," tambahnya.

Infastruktur sungai harus dibangun untuk mencegah dampak/minimalisir dampak ketika air sungai meluap, ujarnya.
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar