BNPB minta pendidikan kebencanaan masuk kurikulum di Sulteng

id BNPB ,Sulteng,Sulawesi Tengah ,Bencana

BNPB minta pendidikan kebencanaan masuk kurikulum di Sulteng

Kepala BNPB Doni Monardo didampingi Gubenur Sulteng Longki Djanggola (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar rapat koordinasi terbatas di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (17/1). (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi)

Palu (Antaranews Sulteng) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk memasukkan mata pelajaran tentang kebencanaan ke dalam kurikulum pendidikan.



"Apa yang ditekankan bapak Presiden Joko Widodo agar bisa memasukkan pelajaran tentang kebencanaan ke dalam kurikulum," kata Doni saat menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat koordinasi terbatas dengan Pemprov Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng, Kamis.



Ia berharap peserta didik di seluruh jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dapat menerima materi terbaru tahun ini.



"Sangat kita harapkan pada tahun ajaran baru nanti seluruh pelajaran yang berhubungan dengan kebencanaan menjadi prioritas,"ujar Doni didampingi Gubenur Sulteng Longki Djanggola.



Selain memberikan pelajaran kebencanaan, Doni juga meminta para kepala daerah di Sulteng terutama di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala untuk mengadakan simulasi tanggap bencana yang diikuti seluruh warga khususnya yang berada di zona merah gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.



Simulasi tersebut penting dilakukan agar makin meningkat wawasan ketanggap darurat warga akan bencana sehingga korban jiwa akibat bencana dapat ditekan semaksimal mungkin.



"Latihan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat ini diikuti oleh seluruh lapisan  masyarakat bahkan sampai di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga)," pinta Doni, purnawirawan TNI AD berpangkat Letjen itu.



Untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Doni mengimbau elemen masyarakat baik tokoh masyarakat, tokoh adat terutama tokoh agama dibantu pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi zona rawan bencana di Palu, Sigi dan Donggala kepada masyarakat.



Pengetahuan akan Zona Rawan Bencana (ZRB) diperlukan agar warga yang berada khususnya di zona merah mengetahui bantuan-bantau antisipatif yang perlu diambil berdasarkan zona kawasan pemukimannya.