Utusan PBB: Panglima Militer Myanmar harus diadili karena "Genosida" Rohingya

Bangkok/Dhaka, (Antaranews Sulteng) - Panglima Tentara Myanmar harus diadili karena terlibat dalam genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, seorang penyidik Hak Asasi Manusia PBB mengatakan.

Menurut Yanghee Lee, Pelapor Khusus PBB mengenai HAM di Myanmar, menahan para pelaku atas laporan-laporan kejahatan yang dilakukan diperlukan sebelum para pengungsi yang menyelamatkan diri dapat kembali.

Lee berbicara dalam lawatan ke Thailand dan Bangladesh, tempat ia bertemu para pejabat dan warga Rohingya yang terusir dari negara bagian Rakhine, di bagian barat Myanmar, setelah tentara Myanmar melancarkan tindakan keras pada 2017.

"Min Aung Hlaing dan yang lainnya hendaknya bertanggung jawab atas genosida di Rakhine dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan-kejahatan perang di bagian-bagian lain dari negara itu," kata Lee, yang dilarang memasuki negara itu, merujuk kepada panglima militer tersebut.

Wawancaranya itu menandai untuk pertama kali Lee menyatakan seruannya secara terbuka agar panglima tentara itu diadili karena terlibat genosida.

Misi pencari fakta PBB atas Myanmar tahun lalu mengatakan kampanye militer tersebut, yang para pengungsi katakan mencakup pembunuhan massal dan perkosaan, memiliki maksud genosida, dan merekomendasikan dakwaan terhadap Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya terlibat "kejahatan paling kejam berdasarkan hukum internasional".

Sejak Agustus 2017 sebanyak 730.000 orang Rohingya telah meninggalkan Rakhine ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp-kamp padat dan sesak.

"Agar pemulangan terjadi ... para pelaku harus ditahan, karena memulangkan mereka tanpa akuntabilitas akan memperpanjang dan memperparah situasi mencekam di Myanmar," ujar Lee kepada Reuters dalam wawancara di Thailand pada 18 Januari. "Dan kita akan melihat siklus pengusiran lagi."

Juru bicara militer dan pemerintah Myanmar tak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Negara itu sebelumnya membantah hampir semua tuduhan yang dibuat pengungsi terhadap tentaranya, yang menyatakan terlibat dalam operasi-operasi kontraterorisme.