Menkeu: strategi pembiayaan tergantung kondisi domestik maupun global

id menkeu,sri mulyani

Menkeu: strategi pembiayaan tergantung kondisi domestik maupun global

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Gubernur BI Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah memberikan keterangan pers terkait Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan, Stabilitas Sistem Keuangan triwulan IV 2018 dinyatakan dalam kondisi normal dan terjaga di tengah meningkatnya tekanan global. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd.)

Kita harus melihat kondisi 'market' dalam negeri maupun luar negeri,

Jakarta,  (Antaranews Sulteng) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan strategi pembiayaan pada 2019 melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi domestik maupun global.

"Kita harus melihat kondisi 'market' dalam negeri maupun luar negeri," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menjelaskan strategi penerbitan SBN yang gencar dilakukan pada awal tahun telah memperhitungkan kondisi perekonomian dalam negeri yang stabil yang didukung oleh penyesuaian pelaku pasar atas normalisasi kebijakan moneter di AS.

"Tren 'cost of fund'-nya, karena dari luar negeri seperti The Fed sudah menaikkan suku bunga dan BI juga melakukan penyesuaian. Kami tentu harus melakukan strategi pendanaan paling aman dan murah," katanya.

Selain itu, tambah dia, upaya pendalaman pasar keuangan dalam negeri juga diupayakan melalui penerbitan obligasi ritel untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar dan perkembangan ekonomi global yang serba tidak pasti.

"Kita juga melakukan diversifikasi instrumen agar tetap mampu merefleksikan kebutuhan pembiayaan di dalam negeri dan juga kewajiban di luar negeri," ujar Sri Mulyani.
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Gubernur BI Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah berfoto bersama seusai memberikan keterangan pers terkait Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan, Stabilitas Sistem Keuangan triwulan IV 2018 dinyatakan dalam kondisi normal dan terjaga di tengah meningkatnya tekanan global. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd.)

Sebelumnya, pemerintah masih melakukan strategi "front loading" atau penerbitan SBN pada awal tahun untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN.

Tercatat pada periode Januari 2019, penyerapan dana melalui SBN telah mencapai Rp154 triliun atau lebih tinggi dari periode sama tahun lalu sebesar Rp126,8 triliun.

Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro mengatakan penerbitan SBN yang agresif ini dilakukan untuk mendukung akselerasi belanja pemerintah pusat.

Belanja ini khususnya diperuntukkan untuk Dana Alokasi Umum untuk pengembangan daerah dan dana desa serta bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan.

"Di sisi lain, penerimaan pajak pada awal tahun selalu rendah, padahal pemerintah membutuhkan dana untuk mendorong belanja," katanya.

Berdasarkan rata-rata tahunan, pemerintah selalu melakukan penerbitan SBN sebanyak 35 persen dari target pada tiga bulan pertama awal tahun.