Bappenas diminta akomodir rekonstruksi Sulteng dalam RIN

id PSI

Pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi beraktivitas di sekitar blok hunian sementara (huntara) bantuan pemerintah yang telah selesai dikerjakan oleh sejumlah BUMN dan telah ditempati pengungsi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (17/1/2019). Setelah sempat molor dari target sebelumnya, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan seluruh huntara pada daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah agar dapat sesegera mungkin ditempati pengungsi yang kehilangan tempat tinggalnya. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/wsj.

Palu, (ANTARANEWS Sulteng) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diminta untuk mengadaptasi dan mengakomodir seluruh usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, secara adil dalam Rencana Induk Nasional (RIN).

"Kami berharap Bappenas memperhatikan dan mengakomodir secara adil usulan pemerintah Sulawesi Tengah untuk didaftasi sebagai bagian dari Rencana Induk Nasional," ucap Sekjen Pasigala Centre, Andhika di Palu, Rabu.

Dikatakan, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan tiga daerah terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulteng merupakan cermin dari situasi dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.

Diharapkan Bappenas tidak berorientasi Jakarta Sentris dalam merumuskan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Partisipasi daerah harus diutamakan sebab mereka yang paling tahu apa yang dibutuhkan daerahnya," ucapnya.

Ia mengingatkan, aspek desentralisasi dalam penyusunan rencana akan menentukan arah dan masa depan Sulawesi Tengah. Hal itu, kata Andika, bisa menjadi bahan pembelajaran berharga, terutama bagi birokrasi daerah dalam konteks kesiap-siagaan bencana.

Rumusan resiko itu berbanding imposisi atau bahkan paralel dengan neraca kebutuhan anggaran. Maka setiap rencana daerah yang diusulkan dapat menjadi acuan pertimbangan kebijakan proses dan tahapan rehab/rekon, ujar dia.

Andhika yang merupakan politisi PSI itu mengemukakan, pemerintah pusat harus mensinergikan program rehab rekon dengan agenda pembangunan Pusat Studi Bencana Geologis dan Hydrometologi di Sulawesi Tengah.

Agar dana hutang, dan besaran keuangan negara yang dibelanjakan diawal dapat menjadi pondasi bangsa menuju negara tangguh bencana.

Rehabalitasi dan rekonstruksi adalah proses berulang dalam respon bencana. Dalam konteks Sulteng, Pemerintah harus bangun pusat studi Bencana Geologis dan Hydrometologi, sebagai indikator kemajuan. Kita perlu belajar dan itu hanya mungkin kalau Pemerintah membangun sistem dan pondasinya, kata dia.

Baca juga: Pemerintah didorong integrasikan dana desa untuk pemulihan pascabencana Sulteng
Baca juga: LSM: perlu badan khusus tangani dana pinjaman Bank Dunia
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar