Penilaian rumah rusak di Palu akibat bencana ditentukan Kementerian PUPR
Beberapa anak-anak di kawasan eks likuefaksi Balaroa duduk di atas puing-puing bangunan. (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi)
Palu (Antaranews Sulteng) - Penilaian tingkat kerusakan rumah di Kota Palu pascagempa bumi, tsunami dan likuefaksi bukan ditentukan Pemerintah Kota Palu, melainkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana yang dibentuk.
"Kita mengacu pada hasil assessment yang dilakukan tim Kementerian PUPR. Mereka yang akan menentukan tingkat kerusakan bangunannya apakah rusak berat, sedang atau ringan," kata Sekretaris Kota Palu Asri dalam rapat persiapan pemberian dana stimulan dan santunan ahli waris di Kantor Wali Kota Palu, Rabu siang (7/2).
Hasil penilaian tersebut lanjut Asri, nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menentukan besaran dana stimulan yang akan diberikan kepada setiap pemilik rumah.
Karena itu Asri meminta Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu untuk meminta hasil assessment Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kemeterian PUPR tersebut agar menjadi dasar dan data Pemkot Palu saat menyosialisasikan kepada pemilik rumah terdampak bencana.
"Menjadi dasar kita nantinya melalui Satgas Validasi Data untuk mengeluarkan rekomendasi data-data pemilik rumah yang rusak beserta tingkat kerusakanya karena syarat dana stimulan dicairkan setelah Satgas Validasi Data yang dibentuk mengirimkan rekomendasi tersebut," ujar Asri.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Arfan mengatakan hingga saat ini baru sekitar 17.000 rumah di Palu yang diassessment oleh Satgas PB Kementerian PUPR.
"Data yang kita miliki ada sekitar 40 ribu rumah yang rusak. Nah ini kita harapkan tim assessment dari Kementerian PUPR dapat secepatnya menyelesaikan assessment rumah-runmah yang rusak," kata Arfan.
