Model pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi dikritisi

id Said Didu

Model pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi dikritisi

Mantan Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu (Foto Antara/dok)

Selama ini Jokowi sibuk bangun tol, bangun LRT, MRT, itu untuk kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, 'gak' tersentuh.

Jakarta,  (Antaranews Sulteng) - Mantan Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu mengkritisi model pembangunan infrastruktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)karena selama empat tahun memerintah, lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.

"Selama ini Jokowi sibuk bangun tol, bangun LRT, MRT, itu untuk kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, 'gak' tersentuh. Ada bangun jalan umum, tapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatera tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan," kata Said dalam diskusi 'Visi Misi Indonesia Menang, Kebijakan Prabowo-Sandi untuk Energi, SDA dan Infrastruktur' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi selama ini terkesan terburu-buru dan demi pencitraan politik.

"Oleh karenanya, infrastruktur dibangun tanpa perencanaan yang baik," ujarnya.

Mahalnya tarif Tol Trans Jawa, kata Said, sebagai salah satu contoh kasus bahwa pembangunan infrastruktur tidak direncanakan dengan baik dan mengabaikan uji kelayakan.

"Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak kalau tiketnya Rp45.000 sekali jalan. Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?" kata Said.

Pada akhirnya, lanjut Said, beban pembangunan infrastruktur komersial yang mengabaikan uji kelayakan ini berada di pundak sejumlah BUMN. Utang sejumlah BUMN bidang konstruksi diketahui membengkak lantaraan proyek ambisius ini, sementara rakyat tidak merasakan dampak positif dari pembangunan.

"Orang-orang BUMN harus berhati-hati. Undang-Undang memandatkan BUMN tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak layak. Infrastruktur yang dibangun sekarang adalah infrastuktur komersial yang dibebankan ke BUMN dengan mengabaikan kelayakan," kata Said.

Ia pun menitip pesan kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk fokus membangun perumahan murah, irigasi, dan energi.

"Untuk urus jalan tol cukup bentuk tim saja. Tugas presiden bukan bangun jalan tol," ucap Said.