Kementerian PUPR seleaikan pembangunan 441 huntara di Sulteng

id Palu,Kota Palu,Huntara,Hunian sementara

Kementerian PUPR seleaikan pembangunan 441 huntara di Sulteng

Gubernur Sulteng Longki Djanggola (kedua kiri) didampingi Kepala Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi (kiri) meninjau pembangunan huntara Kementerian PUPR di Kelurahan Duyu, Palu, Senin (22/10) (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov Sulteng) (Antaranews Sulteng/Humas Pemprov Sulteng/)

Palu (Antaranews Sulteng) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut hingga saat ini sebanyak 441 unit hunian sementara (huntara) yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala telah selesai dibangun dan siap dihuni.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto memastikan sisa 258 unit huntara yang saat ini masih dalam proses pengerjaann akan rampung sebelum masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir.

"Kita upayakan sebelum masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir pada 23 Februari 699 unit huntara sudah selesai dibangun dan siap dihuni. Nah ini yang harus cepat diisi," kata Arie saat memberikan keterangan kepada sejumlah jurnalis, Selasa petang (12/2).

Arie mengaku kendala utama yang dihadapi Kementerian PUPR saat ini yakni pemenuhan kebutuhan listrik untuk 699 unit huntara tersebut.

Oleh saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Palu agar secepatnya mengaliri listrik di sejumlah huntara yang telah dihuni pengungsi.

"Janji kami dulu satu bilik dilasang satu meteran listrik. Minimal dalam satu unit huntara ada satu meteran listrik. Kalau belum ada meteran kita minta agar memakai genset dulu,"ujar Arie.

Selain itu Arie mengatakan pengungsi korban bencana yang menghuni huntara akan diberi jatah hidup (jadup) hingga mereka pindah dan menempati hunian tetap (huntap). 

Jadup yang diberikan berasal dari bantuan Kementerian Sosial, pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan  maupun berbagai organisasi non pemerintah (NGO).