Palu (Antaranews Sulteng) - Anggota Komisi VII DPR-RI Ahmad M Ali meminta masyarakat tidak mengeksploitasi isu pemekaran Tampo Lore menjadi sebuah daerah otonomi yang terpisah dari Kabupaten Poso, hanya untuk kepentingan politik sesaat.
"Isu pemekaran Tampo Lore jangan dieksploitasi untuk kepentingan politik jelang Pemilu 2019," ucap Ahmad M Ali.
Dalam kampanye terbatas di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Senin, politis Partai Nasdem ini mendengar aspirasi masyarakat terkait pemekaran Tampo Lore.
Pemekaran Tampo Lore menjadi salah satu kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Poso merupakan keinginan masyarakat. Hampir seluruh masyarakat di wilayah itu menginginkan pemekaran sebagai solusi atas seluruh masalah pembangunan di daerah ini.
Warga meminta Ketua Fraksi Nasdem di DPR-RI Ahmad M Ali itu untuk mendukung perjuangan masyarakat memekarkan Tampo Lore sebagai kabupaten yang terpisah dari Poso.
Menanggapi permintaan masyarakat, Ahmad M Ali menyebut bahwa Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah keharusan sejarah, termasuk wilayah Tampo Lore.
Namun, katanya, hingga saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru hingga tahun 2020.
Karena itu, dia meminta kepada masyarakat khususnya panitia pemekaran untuk menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan sehingga begitu kran pemekaran dibuka, semua persyaratan telah tersedia.
"Saya pastikan, jika kran moratorium dibuka kembali, saya akan membantu mewujudkan harapan masyarakat Tampo Lore untuk bersama-sama mewujudkan Daerah Otonomi Baru dengan kapasitas yang saya miliki," urainya.
Anggota DPR : jangan eksploitasi isu pemekaran Tampo Lore untuk politik sesaat
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng meningkatkan jalan di Kecamatan Lore Timur, wilayah Tampo Lore, sepanjang 4 kilometer dengan dana APBD 2018 sekitar Rp4 miliar, namun proyek ini diluar ruas Napu-Sanggiora Poso yang diusulkan mendapat dana penanganan dari APBN. (Antaranews Sulteng/Istimewa/)
